Oknum Polisi Ditahan Kejaksaan Pekanbaru Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Ratusan Juta Rupiah

PEKANBARU - Oknum polisi berinisial RH, Rabu (12/7/2017) siang, resmi ditahan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau terkait dugaan Korupsi anggaran di Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Riau senilai ratusan juta Rupiah.

Penahanan terhadap aparat berpangkat Brigadir ini dilakukan setelah proses Tahap II (Pelimpahan berkas dan tersangka, red) dilakukan Rabu siang di Kejaksaan, di mana kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh bagian Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Polresta Pekanbaru.

Tampak RH yang mengenakan kemeja lengan pendek ini dikawal masuk ke mobil tahanan yang terparkir di halaman kantor Kejari Pekanbaru, untuk selanjutnya menjalani penahanan sementara terhitung mulai hari ini, hingga nanti jadwal persidangan digelar.

Proses Tahap II itu dibenarkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pekanbaru Azwarman SH. "Hari ini, tersangka bersama barang buktinya dilimpahkan ke kita (Kejari, red)," ungkap dia.

Senada dengan itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru Kompol Bimo Ariyanto juga membenarkan soal proses pelimpahan kasus tersebut. "Sudah Tahap II hari ini," jawabnya singkat dikonfirmasi GoRiau.com (GoNews Grup)

Adapun Brigadir RH ini diduga terlibat kasus Korupsi dana anggaran yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2013 lalu. Ketika itu si oknum sebagai PS Kaur Keuangan di Bid Dokkes Polda Riau. Tersangka diduga memalsukan data yang selanjutnya diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Singkat cerita, uang pun cair dan masuk ke kantong oknum polisi tersebut. Akibatnya tak sedikit, negara pun dibuat rugi senilai Rp886.676.500. Namun akhirnya ulah RH terendus, sehingga kasusnya diselidiki oleh Polresta Pekanbaru, dan ia pun ditahan hari ini.

Atas dugaan perbuatan tersebut, tersangka pun terancam dijerat Pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999, tentang tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI tahun 1999 tentang pidana Korupsi.

Selain itu Birgadir RH juga dikenakan Pasal 8 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pidana Korupsi. ***