Ada Apa di Balik Sengkarut Beras?

JAKARTA - Beberapa waktu lalu kita digegerkan dengan penggerebekan gudang beras yang menurut pihak Kepolisian pemiliknya telah terindikasi melakukan kejahatan dan merugikan negara ratusan triliun.

Bahkan penggerebekan tersebut dilakukan langsung pihak Kementan dan Kapolri Tito Karnavian.

Gudang beras milik PT IBU tersebut dituding melakukan oplosan dan membeli gabah dari petani dengan harga tinggi, yang menurut Kepolisian dianggap merugikan para pedagang lain.

Namun penggerebekan tersebut ditanggapi beragam. Pro dan kontra bermunculan, bahkan ada tudingan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang janggal dalam persoalan ini.

Dengan mengambil tema "Ada Apa di Balik Sengkarut Beras?, Koordintoriat wartawan parlemen pada Kamis, (27/7/2017), menggelar diskusi publik dengan menghadirkan pembicara : Viva Yoga (Wakil Ketua Komisi IV DPR), Andi Akmal ( Anggota Komisi IV DPR), dan Prof. DR. Ir. Kaman Nainggolan (akademisi/pengamat pangan).

Menurut Andi Akmal pihak Komisi IV DPR telah melaksanakan raker dengan menteri pertanian dan akan mengagendakan rapat kerja khusus untuk masalah tersebut dengan menghadirkan stek holder yang terkait baik Pertanian, KPPU dan juga perusahaan yang di sebut-sebut.

"Saya kira DPR ini ingin memperjelas bagaimana masalah, ada apa sebenarnya, kenapa kita tiba-tiba ribut dan substansi masalahnya malah tidak terlalu kelihatan, saya melihat, yang kelihatan diluar substansnya, misalnya kenapa PKS dihubungkan dengan ini," ujarnya.

Kemudian kata dia, pemerintah kelihatannya tidak kompak memberikan penjelasan. Dirinya mengaku kaget, karena informasi yang berkembang dan ada anekdot yang mengatakan kalkulator sulit menghitung karena disampaikan berapa ratus triliun kerugian negara. "Saya kira masyarakat berhak mendapat informasi yang jelas, tugas pemerintah memang seperti itu," paparnya.

Kedua kata dia, jika melihat substansinya bahwa masalah beras ini aalah masalah komediti strategis yang semuanya saling ketergantungan. "Bahkan orang bugis seperti saya ini kalau belum makan nasi ya belum makan namanya, walaupun sudah makan roti 3 kali sehari. Beras ini juga memberikan kontribusi terbesar di sektor pertanian bagi tenaga kerja di indonesia," bebernya.

"Saya melihat petani kita menurut data BPS terakhir nilai tukar petani kita mengalami penurunan, BPS juga mengatakan kepemilikan lahan petani kita hanya 0,3 HA perorang, perkeluarga rata-rata. Memang agak sulit menjadikan petani kita itu lebih sejahtera, tetapi kesejahteraan itu bisa dengan cara bagaimana kita memberikan harga ditingka petani," paparnya lagi.

Selama ini memang pemerintah sudah memberikan HPP Harga Pokok Pembelian sebesar 3700/kg gabah. Dan menurutnya HPP ini sudah tidak memadai karena dibandingkan dengan nilai biaya yang dikeluarkan, petani hanya untug 1000 rupiah/kg.

sehingga kata dia, wajar kalau ada petani mejual harga diatas itu misalnya dengan harga Rp4.900 karena ada nilai lebih menjadi Rp2.200.

"Harapa kita semuanya stekholder, DPR dan kita semuanya bagaimana petani kita mendapatkan harga yang baik, kalau di Thailand subsidi pemerintah itu di hilirnya, tapi kalau kita, subsidi pemerintah kita justeri di hulunya," tandasnya.

Kenapa bisa begitu? Karena menurutnya, dengan cara subsidi pupuk disampaikan 30 T, benih 1,3 T, itu subsidi input, tetapi harga HPPnya hanya Rp3700. Pertanyaannya, apakah salah petani menjual dengan harga yang lebih mahal. "Menurut saya tidak salah dan tidak ada aturannya mengatakan bahwa itu salah, inilah kalau kita lihat tentang aturan dan regulasi yang ada," tandasnya lagi.

Dengan demikian kata dia, tentunya semua sepakat untuk melindungi petani. "Karena petani kita mau semangat, tidak pergi ke kota atau urbanisasi, mereka cukup di kampung menanam. Tapi kalau tidak ada harga yang baik, walaupun kita bantu dengan subsidi input, ya kita hargailah bantuan-bantuan , tetapi kalau di patok harga Rp3.700 tetap mereka sulit untuk mendapatkan hasil yang baik," cetusnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga mengatakan, praktik bisnis dalam hal ini yang dilakukan PT Ibu, sebenarnta tidak ada masalah. Karena menurutnya justeru membantu para petani.

"Iya gak ada salahnya juga, karena para pedagang membeli dengan harga yang baik ya silahkan, kemudian kalau dia kelola lalu ada perusahaan atau ada yang keberatan, ya ga bisa. Ini adalah mekanisme pasar yang bebas, siapa saja bisa melakukan ini, disinilah dibutuhkan kehadiran pemerintah, mengatur regulasinya, baiknya itu seperti apa? Dan disitulah tataniaga menjadi baik. Tapi sekali lagi inilah yang kosong tanpa adanya campur tangan pemerintah, sehingga di tengah-tengah inilah yang banyak bermain para pengusaha dan itu wajar," tegas Viva.

Kemudian kata dia, ditingkat konsumen, pihak perusahaan harus melindungi konsumen supaya tidak tertipu.

"Jangan sampai konsumen dirugikan, misalnya soal kandungan gizinya yang harusnya 10 ternyata hanya 5, tetapi kalau semua sesuai dengan standar nasional Indnesia dan itu diterima konsumen, apa yang salah disini," tandas dia.

Soal polemik penggerebekan PT Ibu, Vova Yoga mengaku masih menyisakan banyak pertanyaan. "Iya kita banyak bertanya disini, apa masalahnya, apakah masalah pengoplosan, apakah masaah penipuan, pemerintah dan aparat kepolisian belum memberikan penjelasan," ujarnya.

"Kita juga harus memahami apa yang namanya beras subsidi, karena beras subsidi itu bukan jenisnya, misalnya untuk rakyat miskin itu namanya subsidi karena pemerintah membayar untuk masyarakat miskin," tukas dia.

Sebetulnya lanjut Viva Yoga, di Indonesia tidak ada petani yang tidak mendapatkan subsidi pupuk, karena tergabung semua di dalam RDKK. "Namun kita juga menunggu seperti di komisi IV masih menunggu bagaimana kejelasananya, saya kira sehat juga bagi demmokrasi bangsa kita, apabila para pengamat dan akademisi bicara. Siapapun boleh bicara sehingga kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang bisa diterima logika," paparnya.

Untuk itu kata dia, pemerintah harus segera memberikan penjelasan detail, supaya sengkarut dan carut Marut persoalan beras ini menjadi polemik dan timbul keresahan masyarakat.

"Ini harus di clearkan, supaya apa? Supaya masyarakat tidak menerima informasi hoax yang berujung dengan tudingan-tudingan. Karena saat ini masyarakat jadi berfikir macam-macam, ada yang menuding ini cuma permainan pedagang, persaingan dagang dan lainnya," paparnya.

"Kalau gaduh begini pedagang beras jadi takut membeli ke petani. Dan yang rugi juga petani, kan kasihan. Kalau memang ada pelanggaran di perusahaan itu, jelaskan detailnya, proses sesuai hukum, kalau memang tak salah ya jangan dihebohkan," pungkasnya. ***