Soal Sengkarut Beras, Kenapa Larinya ke PKS? Pengamat: Jokowi Harus Tegur Kapolri dan Mentan!

JAKARTA - Soal kisruh beras PT IBU, Presiden Joko Widodo diminta harus menegur keras Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Hal ini diungkapkan pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo, yang menilai bahwa apa yang dilakukan PT IBU bukan meerupakan kecurangan dalam memproduksi beras.

"Setelah mempelajari apa yang mereka lakukan, saya harus katakan bahwa bisnis mereka itu merupakan sebuah inovasi tata niaga pertanian yang brilian," jelasnya.

Drajad kemudian menguraikan bahwa orang yang pernah belajar ekonomi pertanian atau agribisnis akan paham mengenai tata niaga pertanian yang sering menjadi salah satu titik paling lemah dalam pembangunan pertanian. Bahkan, sering memberi kontribusi negatif terhadap kesejahteraan petani.

Dalam tata niaga pertanian, sering kali petani harus membayar input tani yang terlalu mahal atau menerima harga jual hasil tani yang terlalu murah. Akibatnya, rumus taninya atau bahasa statistiknya Indeks Nilai Tukar Petani cenderung jelek bagi petani.

"Banyak penyebabnya. Antara lain karena rantai tata niaga yang terlalu panjang, pemain tata niaga yang eksploitatif terhadap petani dan sebagainya," urai Drajad.

PT IBU, lanjutnya, memang hanya perusahaan hilir beras yang mencari keuntungan. Namun begitu, mereka berhasil melakukan inovasi tata niaga, yang hasilnya mereka sanggup membeli dengan harga yang lebih mahal dari petani.

"Dan yang lebih saya kagumi, mereka sanggup menjual dengan harga yang lebih mahal kepada konsumen. Artinya, mereka mampu menciptakan permintaan dan sekaligus marjin yang cukup besar sebagai imbalan bagi inovasinya. Petani juga diuntungkan, meskipun saya yakin PT IBU lebih diuntungkan dibanding petani," kata Drajad.

Menurut politisi senior PAN tersebut, perusahaan inovator seperti PT IBU seharusnya diberi penghargaan oleh pemerintah. Bukan malah dihukum.

"Apalagi dengan tuduhan-tuduhan yang membuat alumnus pertanian seperti saya bertanya-tanya, Pak Mentan dan Pak Kapolri ini paham pertanian tidak ya?," sambung Drajad.

"Bapak Presiden yang terhormat, kisruh beras ini membuat pemerintahan bapak jadi terlihat anti petani dan anti perusahaan pertanian," sindirnya.

Sementara itu, dalam dialog bertema "Ada Apa Dibalik Sengkarut Beras" yang dilaksanakan di Press Room DPR, Kamis (27/7/2017), Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal mengatakan, dirinya justeru melihat persoalan yang mendasar seolah-olah ditutupi pemerintah, dengan tidak ada kejelasan subtansi dari masalah tersebut.

"Ini subtansi sebenarnya belum jelas. Bahkan saya juga heran, karena tiba-tiba masalah ini dihubungkan dengan PKS. Ini kan jadi politis nuansanya," ujar Andi Akmal.

Mestinya kata dia, Pemerintah tegas memberikan informasi, kalau memang ada dugaan pelanggaran ya harusnya dijelaskan. "Ini malah ambigu dimana PT Ibu yang membeli dengan harga mahal dari petani jadi inti persoalan. Harusnya malah bagus karena membantu petani," ujarnya.

Bahkan dalam Rapat Kerja DPR RI Komisi IV bersama Kementerian Pertanian pada 24 Juli 2017 kata dia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tiba-tiba meminta maaf kepada PKS. "Dan permintaan maaf itu juga setelah dicecar anggota DPR. Kalau tak dicecar ya tak tau saya," paparnya.

Nah dalam permintaan maaf tersebut kata dia, Amran sempat menjelaskan bahwa kementerian pertanian tidak pernah punya maksud untuk mengaitkan PKS pada pusaran polemik kasus penggerebekan gudang beras di Bekasi milik PT. Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Tbk.

"Tapi kan faktanya isu itu sudah bergulir terlebih dahulu," paparnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR dari fraksi PKS ini mengkritik keras pemerintah langsung dihadapan menteri agar rakyat jangan dibuat bingung dengan tindakan pemerintah yang menciptakan banyak kegaduhan.

Selain itu, tambah Akmal, penyajian data tentang beras oleh pemerintah, baik pemikiran tentang subsidi, tentang HET, tentang serapan beras dan produksi beras semua janggal dan tidak masuk akal. 

"Semua argument pemerintah tidak masuk akal tentang beras. Tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun politis," tuturnya.

"Pernyataan kritis yang keras ini diterima pemerintah dengan argumen, bahwa pemerintah murni menjalankan kasus hukum dan tidak berkaitan dengan PKS. Mentan sudah minta maaf pada PKS di forum Anggota Komisi IV di Rapat Kerja yang bersifat terbuka," ucapnya.

Namun demikian kata dia, Komisi IV akan mengagendakan Rapat kerja khusus untuk masalah beras tersebut dengan menghadirkan stek holder yang terkait baik Pertanian, KPPU dan juga perusahaan yang di sebut-sebut.

"Saya kira DPR ini ingin memperjelas bagaimana masalah, ada apa sebenarnya, kenapa kita tiba-tiba ribut dan substansi masalahnya lari. Justeru yang kelihatan malah diluar substansnya, misalnya kenapa PKS dihubungkan dengan ini," paparnya.

Kemudian kata dia, pemerintah justeru yang kelihatan tidak kompak memberikan penjelasan. "Jadi kita kaget karena informasi yang berkembang malah ada kerugian negara ratusan triliun, ini harus terang dimana kerugiannya dan bagaimana hitung-hitunganya," pungkasnya. ***