ASN Pemprov Riau Dilarang Gabung Ormas Anti Pancasila dan Tidak Terlibat Politik Praktis

PEKANBARU - Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang keras terlibat politik praktis dalam pelaksanaan Pilkada dan diminta untuk menjaga netralitas.

Kemudian, berkenaan dengan langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas negara, ASN dilarang bergabung dengan ormas-ormas yang anti dengan Pancasila.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang membahas isu politik, nasional dan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Humas, Protokol dan Kerjasama Setdaprov Riau, Darusman yang mengikuti Rakor tersebut di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017).

"Kami diberi arahan agar memberikan pemahaman kepada ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak bergabung dengan ormas radikal yang anti Pancasila," kata Darusman kepada GoRiau.com di Pekanbaru melalui sambungan telepon selulernya, Jumat siang.

Kemudian, Rakor yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh Indonesia itu juga membahas mengenai kewajiban dalam memupuk rasa persatuan, bela negara dan cinta tanah air dengan menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat.

"Seluruh aparatur pemerintah daerah diminta dapat merangkul dan berdialog bersama dengan pemuka masyarakat dan ormas-ormas untuk menjaga stabilitas negara," urai Darusman yang hadir dalam rakor bersama Kaban Kesbangpol Riau, Chairul Riski tu.

Dalam hal ini, kata Darusman, Kesbangpol masing-masing daerah harus meningkatkan aspek operasional yang lebih dalam menjaga stabilitas negara.

"Tentunya harus didukung oleh personil, sarana dan prasarana di Daerah," tandasnya. (adv)