DPR Minta Pemko Lhokseumawe Kurangi Biaya Kegiatan Seremoni

LHOKSEUMAWE - DPRK Lhokseumawe meminta Pemerintah Kota (Pemko) setempat agar kedepannya mengurangi anggaran daerah untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat seremoni. Menurut DPR, hal ini tentu sangat relevan untuk meminimalisir rasio utang pemerintah seperti yang terjadi saat ini.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T Sofianus atau Pon Cek menanggapi soal utang pemerintah kota setempat pada pihak ketiga. Menurutnya, untuk mempelajari rasio utang tahun ini, pemerintah juga perlu melakukan proporsi antara kondisi tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Kita selaku legislatif dan juga sebagai fungsi pengawasan yang semestinya berharap kedepan pemerintah agar mengurangi anggaran untuk kegiatan-kegiatan seremoni, biaya perjalanan dinas dan lain-lain untuk mengoptimalkan pembiayaan," kata T Sofianus kepada GoAceh, Jumat (4/8/2017).

T Sofianus mengatakan, Pemko Lhokseumawe saat ini sudah mengajukan permohonan pinjaman anggaran pada Bank ke Kemendagri. Dalam permohonan, kata dia, pemko mengusulkan Rp100 miliar.

"Namun Kemendagri memverifikasi, lalu kesimpulan dibolehkan pinjaman Rp80 miliar. Mungkin yang Rp20 miliar lagi adalah utang-utang yang terjadi di dalamnya, seperti biaya perjalanan dinas yang menyangkut dengan pihak ketiga. Itu lama perdebatannya dengan Mendagri," kata Pon Cek.

Dalam hal ini, lanjut Pon Cek, legislatif juga mendukung upaya pemerintah dalam mencari solusinya. Namun untuk membayar utang ke pihak ketiga yang diduga timbul akibat defisit anggaran pada tahun lalu itu, DPR juga memerlukan data-data yang konkrit agar nantinya pinjaman uang ke bank tidak sampai berefek buruk bagi perekonomian masyarakat.

"Maka untuk itu kita perlu formulasi yang sesuai. Misalnya jangka waktu pinjaman, masa pembayarannya, berapa bunga pinjamannya. Itu juga perlu kita sampaikan ke publik nantinya," ucap Pon Cek lagi.

"Apapun solusinya kita wajib mendukung walaupun nanti yang mengeksekusi anggaran adalah pemerintah. Di sini kita tetap bersinergi agar nantinya masyarakat tidak sampai menilai fungsi pengawasan di (legislatif) ini lemah. Kita tidak lemah," sambungnya.

Pon Cek berharap pemerintah kedepannya lebih terbuka dalam mengoptimalisasikan anggaran. "Pemerintah harus teliti menggali peluang untuk meningkatkan PAD. Sekali lagi, kita tetap mendukung. Legislatif dan eksekutif memang sama-sama bertanggung jawab atas hal ini," kata Pon Cek.