Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Nono Sampono: Indonesia Harus Waspadai Perkembangan Strategi Kawasan Asia-Pasifik
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Nono Sampono: Indonesia Harus Waspadai Perkembangan Strategi Kawasan Asia-Pasifik
2
BAP DPD RI Kembali Lanjutkan Mediasi Dugaan Maladministrasi Bupati Jember
Politik
18 jam yang lalu
BAP DPD RI Kembali Lanjutkan Mediasi Dugaan Maladministrasi Bupati Jember
3
Revisi UU Pemilu, 'Ada Penumpang' di Ambang Batas Parlemen
DPR RI
20 jam yang lalu
Revisi UU Pemilu, Ada Penumpang di Ambang Batas Parlemen
4
Berangkatkan 43 Ribu PMI, BP2MI Masih Koordinasi dengan Kemenaker dan Gugus Tugas Covid-19
Ekonomi
18 jam yang lalu
Berangkatkan 43 Ribu PMI, BP2MI Masih Koordinasi dengan Kemenaker dan Gugus Tugas Covid-19
5
Supaya Tak Bergantung dari China, Wakil Ketua DPD: Kita harus jadi Produsen
Politik
18 jam yang lalu
Supaya Tak Bergantung dari China, Wakil Ketua DPD: Kita harus jadi Produsen
6
Pemain Persib Bandung Negatif Covid 19 dari Hasil Swab
Sepakbola
18 jam yang lalu
Pemain Persib Bandung Negatif Covid 19 dari Hasil Swab
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Agar Sipadan-Ligitan Tak Terulang, DPD RI Usul RUU Perbatasan

Agar Sipadan-Ligitan Tak Terulang, DPD RI Usul RUU Perbatasan
Istimewa.
Senin, 28 Agustus 2017 17:09 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
TANJUNGSELOR - Penyelesaian permasalah daerah perbatasan di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lantaran, daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tergolong kompleks dan sensitif.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan Indonesia perlu mempunyai payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk itu DPD RI saat ini tengah menggodok RUU Perbatasan agar memecahkan persoalan tersebut.

“Perbatasan memang identik dengan masalah baik infrastruktur, kesejahteraan, kesehatan, dan lain-lain. Maka kita butuh payung hukum untuk menindaklanjuti persoalan ini,” ucap Nono saat Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Senin (28/8).

Menyangkut RUU Perbatasan, lanjutnya, pengalaman Sipadan dan Ligitan menandakan ada masalah di Indonesia. Pada waktu pengadilan internasional timbul pertanyaan apakah ada UU yang mengatur itu. “Di Malaysia mengatur itu. Artinya klam sepihak dari UU itu penting,” kata Nono.

Nono menilai sejauh ini Indonesia belum punya UU yang mengatur itu. Maka jangan sampai kejadian seperti Sipadan dan Ligitan terulang lagi. "Kita tidak mau ada kejadian seperti itu terulang lagi," jelas dia.

Selain itu, UU Perbatasan juga sejalan dengan Nawacita Pemerintahan Joko Widodo. Di pemerintahan Joko Widodo tanda-tanda itu sudah ada walaupun masih jauh dari harapan. “Terpenting kita terus bekerja agar RUU Perbatasan ini segara rampung,” kata senator asal Maluku itu.

Dikesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Idris menjelaskan akan terus berjuang untuk DOB di Kaltara. Ia berjanji akan mengajak masyarakat daerah perbatasan di Kaltara untuk ke Jakarta. "Kalau perlu kita bersama-sama datang ke istana presiden untuk meminta pemekaran," bebernya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kaltara, Badrun menambahkan perbatasan memang identik dengan masalah. Memang ada 12 kecamatan di Nunukan yang masuk ke kawasan perbatasan terutama di sebatik. "Jadi belahan Sebatik bersentuhan dengan perbatasan. Mudah-mudahan kedatangan DPD bisa memecahkan permasalahan ini," jelas dia. ***


wwwwww