Meski Dapat Penolakan dan Tak Terbukti Miring, DPR Tetap Bakal Bangun Gedung Baru Tahun Depan

Jika tak ada halangan, gedung baru untuk para wakil rakyat yang terhormat itu akan dibangung mulai 2018. Menurut Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned, gedung baru itu akan dibangun di sekitar lapangan sepakbola di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. “Insyaallah tahun 2018 sudah memulai,” katanya.

Menurut Djuned, pihaknya akan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Sebab, sampai saat ini Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR belum mendapatkan analisis biaya dan tahapan dari hasil kajian yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).

"Pertama kami tunggu analisis biaya dari PU dan tahapannya. Kalau analisa sudah turun kami tunggu anggaran," ujarnya.

Dia menjelaskan, perencanaan pembangunan gedung ini sebenarnya sudah lama. Ide itu sudah muncul sejak era Agung Laksono sebagai ketua DPR.

Selanjutnya ide itu bergulir lagi di era Marzuki Alie menjadi ketua DPR atau era 2009-2014. Ide itu lantas diteruskan di era Setya Novanto sebagai ketua DPR saat ini.

Artinya, ide itu juga sudah bergulir selama dua pejabat yang menjadi sekjen DPR sebelum Djuned. Yakni Nining Indra Saleh yang berlanjut ke Winantuningtyas Titi.

"Jadi sudah tiga ketua DPR, tiga sekjen tapi sampai sekarang belum bisa mulus karena masih ada pro kontra di masyarakat," ungkapnya.

Dia menjelaskan, Setjen DPR punya kewajiban menyiapkan sarana prasarana untuk mendukung anggota dewan dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya.

"Ini adalah kewajiban dari pemerintah untuk melaksanakan itu. Yang mewakili pemerintah adalah sekjen,” paparnya.

Djuned mengatakan, gedung yang ada saat ini dirancang untuk kapasitas 800 orang. Karena itu, gedung DPR sudah over kapasitas. Sekarang, anggota DPR ada 560 orang. Masing-masing punya lima staf ahli dan dua staf administrasi.

"Maka yang menempati DPR sekarang sudah lebih dari 5000 orang,” ujar Djuned.

Dari sisi ruangan, kata dia, juga sudah tidak memadai. Ruangan anggota DPR sekarang berkisar 28 meter persegi hingga 36 meter persegi.

Nah, jika ruangan dengan luas 36 meter persegi ditempati satu anggota serta tujuh stafnya, serta dokumen-dokumen yang selalu bertambah setiap rapat, maka semakin lama beban makin meningkat. “Oleh karena itu sekjen DPR pada 2014 coba membahas ini kembali,” jelasnya.

Menurut dia, ketua DPR juga sudah mengirim surat kepada presiden pada 10 Februari 2015 perihal permohonan izin melanjutkan pembangunan perpustakaan dan museum.

Surat itu sudah dibalas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang menyetujui melanjutkan pembangunan.  "Kami sudah dapatkan balasannya,” katanya.

Karena itu, Setjen DPR merencanakan pembangunan gedung baru. Implementasinya akan dilakukan dalam tujuh tahapan. Saat ini, prioritas DPR adalah membangun gedung baru dan alun-alun demokrasi. “Karena di negara kita belum ada sarana menampung aspirasi rakyat berunjuk rasa. Di depan Istana Negara tidak disediakan tempat, di Bundaran HI juga tidak,” paparnya. ***