Pengusutan Isu Impor Senjata Ilegal Harus dengan Kepala Dingin

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pengusutan isu impor senjata ilegal harus dilakukan dengan kepala dingin agar terlepas dari intrik-intrik politik.

Disatu sisi tidak boleh ada yang paranoid,isu tersebut digoreng untuk memperburuk citra pemerintah tapi di sisi lain harus diwaspadai juga adanya pihak-pihak yang mengadu domba antar instansi resmi negara.

"Sebelum ada keterangan yang jelas dari Panglima TNI soal institusi mana yang pernah berencana mengimpor senjata, baiknya kita semua tidak berasumsi," tandasnya.

Masalah ini kata dia, adalah masalah hukum, jadi kita hanya boleh memberikan penilaian berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum.

Belakangan muncul spekulasi, institusi tersebut adalah Badan Intelejen Negara (BIN). Menurut Dasco spekulasi tersebut sangat tidak berdasar.

"Kita tahu berdasarkan tugas dan wewenang di bidang intelejen tidak ada kepentingan BIN untuk mengimpor senjata dengan jumlah begitu besar," tutur Dasco yang juga Anggota Komisi III DPR RI dalam keterangan pers, Minggu (24/9/2017).

Dengan fungsi intelejen , BIN mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaan terhadap keamanan nasional.

"Jika mengacu pada tugas dan wewenang tersebut, sepertinya sudah jelas yang dimaksud Panglima TNI bukan BIN," tandas Dasco yang juga Ketua MKD DPR ini.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan yang menggemparkan. Di hadapan para purnawirawan jenderal menyatakan, ada ada institusi non militer yang berupaya mendatangkan 5000 pucuk senjata secara ilegal, dan itu mencatut nama Presiden Jokowi.

Hal itu diungkapkan Gatot saat acara silaturahim dengan para purnawirawan jenderal TNI di aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017). Rekaman suara pernyataan ini pun beredar di media sosial. “Ada kelompok institusi yang akan beli 5000 pucuk senjata, bukan militer,” kata Panglima.

Dalam pertemuan dihadiri para senior jenderal (purn) TNI, seperti Menko Polhukam Wiranto yang juga mantan Panglima TNI, mantan Wapres RI Tri Sutrisno, Laksamana (purn)TNI Purn Widodo AS, Laksamana (purn) TNI Agus Suhartono. Selain itu hadir juga Prabowo Subianto, Sutiyoso, Agung Gumelar, hingga mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy.

Menurut Panglima, isntitusi tersebut mencatut nama Presiden Jokowi. “Memakai nama Presiden. Seolah-olah dari Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini,” ungkapnya.

Jenderal Gatot juga menegaskan, tidak boleh ada institusi di Indonesia yang memiliki senjata selain TNI dan Polri. “Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank dan bisa menembak pesawat dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada. Ini ketentuan,” ungkap Panglima. ***