Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polsek Sunggal Dialog dengan Warga

MEDAN–Guna meminimilisir peredaran narkotika di wilayah hukumnya, Polsek Sunggal menggelar sosialisasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara blusuakan dan menyambangi warga.

Selain itu, kegiatan yang dipusatkan di kantor Camat Medan Sunggal itu, petugas Polsek Sunggal yang dipimpin Waka Polsek, AKP Artha Sebayang didampingi Kanit Sabhara AKP Enan Surbakti, Panit 1 Sabhara Ipda Rijal, dan Panit Binmas Aiptu BS Ginting itu sempat menggelar dialog dengan warga dan perwakilan masyarakat setempat.

Menindaklanjuti UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan Perkap No 3/15 tentang Perpolusian Masyarakat. Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Sunggal Polrestabes Medan, Senin (25/9) sekira pukul 08.00 Wib melakukan blusukan ke Kantor Camat Medan Sunggal.

“Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi peredaran narkotika dan menekan tindakan kriminal,” ujar Kapolsek Sunggal, Kompol Daniel Marunduri SIK menjawab GoSumut.

Pada kesempatan tersebut, Daniel menjelaskan, pihaknya juga meminta Kepling dan Lurah bersama–sama menggerakkan tiga pilar guna melakukan patroli di setiap lingkungan. “Pelaksanaan itu nantinya, unsur tiga pilar melakukan pendataan rumah kost–kosan dan kontrakan untuk megantisipasi peredaran narkoba serta meminimalisir praktek perjudian di dengan pembentukan ‘One Gate System’,” jelas mantan Kanit Ekonomi Satreskrim Polrestabes Medan Ini.

Selain itu juga, alumnus Akpol tahun 2004 ini mengimbau warga masyarakat untuk membuat gerakan moral menolak peredaran narkotika di lingkungannya masing–masing. “Bila ada warga lain yang masuk ke lingkungan, silahkan diusir bila tidak jelas arah dan tujuan. Begitu juga dengan pengawasan terhadap anak–anak dan remaja yang suka berkumpul harus lebih ditingkatkan guna mengantisipasi masuknya pengaruh dari para pengedar termasuk pil PCC,” imbaunya.

Sementara itu, Camat Medan Sunggal mengapresiasi Polsek Sunggal yang telah memberikan arahan dan bimbingannya terkait kamtibmas. Namun, Camat meminta agar penerbitan izin keramaian yang menggunakan gedung MICC agar terlebih dahulu memiliki rekomendasi dari pemerintahan setempat. Hal itu dilakukan terkait pertanggungjawaban soal samapah dari kegiatan di gedung tersebut.