Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua DPP PDIP Said Abdullah Ungkap Kriteria Calon Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka
Nasional
20 jam yang lalu
Ketua DPP PDIP Said Abdullah Ungkap Kriteria Calon Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka
2
Festival Kalimantan Barat 2026 Promosikan Budaya Hingga Beri Penghargaan OSO
Umum
15 jam yang lalu
Festival Kalimantan Barat 2026 Promosikan Budaya Hingga Beri Penghargaan OSO
3
Janji Taisei Marukawa buat Dewa United FC dan Timnas Indonesia
Sepakbola
8 jam yang lalu
Janji Taisei Marukawa buat Dewa United FC dan Timnas Indonesia
4
KPK Apresiasi Vonis Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan, Soroti Uang Pengganti Rp5,56 Miliar
Hukum
18 jam yang lalu
KPK Apresiasi Vonis Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan, Soroti Uang Pengganti Rp5,56 Miliar
5
Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad Jajaki Akuisisi Saham Tambang Nikel PT Weda Bay Nickel
Ekonomi
19 jam yang lalu
Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad Jajaki Akuisisi Saham Tambang Nikel PT Weda Bay Nickel
6
Otoritas Penerbangan Amerika Serikat Hentikan Seluruh Keberangkatan Pesawat Akibat Gangguan Komunikasi
Internasional
18 jam yang lalu
Otoritas Penerbangan Amerika Serikat Hentikan Seluruh Keberangkatan Pesawat Akibat Gangguan Komunikasi
Home  /  Berita  /  PON

Pemuda Cot Mee Nagan Desak Pemerintah Tuntaskan Sengketa Lahan

Pemuda Cot Mee Nagan Desak Pemerintah Tuntaskan Sengketa Lahan
Anggota GAP Cot Mee Nagan Raya saat foto bersama di balai pertemuan Desa setempat, Minggu, (01/10/2017). [Aidil Firmansyah]
Selasa, 03 Oktober 2017 10:32 WIB
Penulis: Aidil Firmansyah

MEULABOH - Pemuda Gampong Cot Mee yang tergabung dalam Gerakan Agraria Pemuda Cot Mee (GAP Cot Mee) mendesak Pemkab Nagan Raya dan Pemerintah Aceh segera  menyelesaikan persoalan lahan masyarakat di gampong setempat dengan sebuah perusahaan.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator GAP Cot Mee di Meulaboh, Selasa, (03/10/2017), Sarifudin kepada GoAceh. Mereka meminta Pemkab harus bergegas menyelesaikan persoalan klaim hak atas tanah tersebut. "Jika Pemkab tidak mampu dan tidak berani menyelesaikannya maka kami harap Pemerintah Aceh mau melirik persoalan yang sedang kami hadapi hari ini," ujarnya.

Dikatakannya, dugaan penyerobotan yang dilakukan sejak 1987 tersebut sampai hari ini tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah. Bertahun-tahun perusahaan melakukan penyerobotan, namun pemerintah seakan tak mampu melakukan penyelesaian secara tuntas, sehingga seringnya masyarakat Cot Mee menjadi korban kriminalisasi.

“Ini bukan persoalan sepele yang harus diendapkan, jika Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Aceh membiarkan tanpa tindakan melakukan penuntasan, itu artinya membiarkan kami selaku masyarakat menjadi korban dari pada konflik lahan tersebut,” kata Sarifuddin.

Ia menjelaskan, sebelumnya pada 22 November 2016 Pemkab Nagan Raya, DPRK, BPN setempat, Polsek, Koramil dan Camat Kecamatan Kuala sebenarnya telah melakukan pengukuran ulang batas wilayah Gampong tersebut.

Hasil dari pengukuran di lapangan mereka membenarkan, pihak perusahaan telah memasukan HGU-nya ke dalam lingkaran lahan masyarakat.

"Namun setelah pengukuran sampai hari ini belum juga ada kejelasan penyelesaian lanjutan, sehinngga lahan tersebut belum dikembalikan kepada masyarakat dan masih dibiarkan diklaim sebagai lahan perusahaan.

Atas dasar pengukuran tersebut seharusnya hari ini tanah seluas sektar 350 hektare itu sudah dikembalikan kepada masyarakat, namun dirinya mempertanyakan mengapa Pemkab belum melakukan tindakan secara legal dan tegas yang merujuk pada pengembalian hak atas tanah.

“Kami selaku pemuda Cot Mee, berharap agar Pemerinntah Aceh di bawah kepemimpinan bapak Irwandi mau turut turun tangan serta melihat apa apa yang sedang kami alami selama ini,” pintanya.

 

Editor:Kamal Usandi
Kategori:Aceh, PON
wwwwww