Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026
Sepakbola
20 jam yang lalu
Persib Bandung Bersiap Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026
2
Masuk Bursa Usulan Calon Wapres Gantikan Gibran, Yusril Pilih tak Berkomentar Banyak
Nasional
16 jam yang lalu
Masuk Bursa Usulan Calon Wapres Gantikan Gibran, Yusril Pilih tak Berkomentar Banyak
3
Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat
Nasional
21 jam yang lalu
Said Didu Balas Somasi Golkar, Kuasa Hukum: Tuduhan Bahlil Terlibat Penyadapan Salah Alamat
4
Irfan Jaya Siapkan Fisik dan Mental Hadapi Persib
Sepakbola
20 jam yang lalu
Irfan Jaya Siapkan Fisik dan Mental Hadapi Persib
5
Kadek Agung Pulang Kampung Saat Jeda Super League 2026/2027
Sepakbola
20 jam yang lalu
Kadek Agung Pulang Kampung Saat Jeda Super League 2026/2027
6
Di Pekan ke-101, Jumat Berkah Wartawan Libatkan Artis dan Pengacara Berbagi di Depan Kantor PBNU
Umum
16 jam yang lalu
Di Pekan ke-101, Jumat Berkah Wartawan Libatkan Artis dan Pengacara Berbagi di Depan Kantor PBNU
Home  /  Berita  /  Hukum

KPK Apresiasi Vonis Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan, Soroti Uang Pengganti Rp5,56 Miliar

KPK Apresiasi Vonis Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan, Soroti Uang Pengganti Rp5,56 Miliar
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo.
Sabtu, 14 November 2026 09:47 WIB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Majelis Hakim terhadap mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Orlando Hamonangan alias Ocoy. Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,56 miliar sebagai bagian dari upaya pemulihan aset negara.

Penanganan perkara korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini berkaitan erat dengan pengawasan jalur masuk barang impor serta pengembalian kerugian keuangan negara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebutkan kewajiban membayar uang pengganti itu bertujuan mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmati pelaku kepada kas negara.

"Bagi KPK, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan badan, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban atas kerugian dan hasil kejahatan yang dinikmati oleh para pelaku," katanya, Sabtu (14/11/2026).

Pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai harus memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memastikan berjalannya pemulihan aset negara. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas putusan pengadilan tersebut.

Tim JPU KPK akan terlebih dahulu mencermati dan menganalisis amar putusan beserta pertimbangan Majelis Hakim. Hasil analisis tersebut nantinya dibandingkan dengan fakta-fakta hukum selama persidangan serta tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya.

"Hasil analisis tersebut nantinya menjadi dasar bagi JPU KPK untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan," sambungnya.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Orlando Hamonangan. Selain hukuman kurungan badan, ia diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari penjara serta uang pengganti senilai Rp5.566.221.515 subsider satu tahun penjara.

Pada perkara ini, Orlando Hamonangan terbukti menerima suap dan gratifikasi bersama mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, serta mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono. Ketiga mantan pejabat kepabeanan itu didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total Rp78,81 miliar dari pihak PT Blueray Cargo.

Pemberian sejumlah uang tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pengeluaran barang impor milik PT Blueray Cargo. Melalui aliran dana itu, barang impor perusahaan dapat melewati pengawasan kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:okezone.com
Kategori:Hukum, Ekonomi
wwwwww