Tengku Erry Rembuk Nasional di USU: LHK dan Pertanahan Perlu Diatur Secara Khusus

MEDAN-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menyatakan kita patut berterima kasih kepada kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla karena atas kebijakan beliau disertai dukungan sepenuh hati dari seluruh rakyat Indonesia bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan Indonesia modern.

‘’Masyarakat Sumut berterima kasih atas perhatian yang begitu besar dari pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah ini,’’ ucap Tengku Erry dalam sambutannya di pertemuan Rembuk Nasional Tahun 2017 di ruang IMT-GT, Biro Rektor kampus USU di Medan.

Hadir disitu Watimpres Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, Rektor USU Runtung Sitepu, Ketua Rembuk 2017 Firdaus Ali, pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta mewakili Walikota Medan dan undangan.

Dalam kesempatan itu, Tengku Erry juga menyebutkan yang menjadi fokus pertemuan ini adalah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Pertanahan. Sektor ini adalah sumber daya yang sulit atau tidak dapat diperbaharui dan menyangkut kepentingan hidup orang  banyak serta berpengaruh pada kelangsungan hidup negara.

Menurut Erry, sejak Undang-Undang 23/2014 diberlakukan pada tahun 2015 secara simultan Daerah Otonom melaksanakan semua urusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing Daerah Otonom. Dalam pelaksanaannya daerah diberi ruang untuk mengembangkan kreatifitas sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah.

Erry pun memberi masukan bahwa pentingnya pengaturan tentang lingkungan hidup dan Kehutanan (LHK) serta pertanahan perlu diatur secara khusus.

Pada sesi wawancara, Tengku Erry memaparkan bahwa masalah pertanahan merupakan salah satu tugas yang diotonomkan ke daerah namun kewenangannya tidak diberikan sepenuhnya kepada daerah."Memang juga dilihat kondisi di daerah-daerah,’’ ucap Erry.

Selain itu, perlunya tupoksi daerah yang lebih luas lagi ke depannya seperti kehutanan, agama, moneter dan pengadilan termasuk otonomi daerah, namun kehutanan masih tetap dibawah pusat sehingga perlu ada aturan tambahan untuk memperjelas  tugas-tugas pusat dengan daerah.

"Jadi Rembuk Nasional ini dalam rangka memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat apa langkah-langkah selanjutnya agar Otonomi Daerah bisa berjalan lancar sesuai dengan Tanggung Jawab dan Tupoksi," ucap Erry.

Erry menambahkan, tentang jalan tol, ini menyangkut masalah hukum, sebab masih ada 3,3 km jalan tol yang bermasalah karena ada 3 pihak yang mengklaim  yaitu  masyarakat yang sudah mendiami puluhan tahun disitu ada pula sertifikat yang sudah keluar sejak tahun 1970 tapi tidak menguasai lahannya bahkan gugatan dari Grant Sultan. "Ini masalah yang pelik dan harus didudukkan apa langkah kedepan untuk bisa mencari solusinya,’’ tutur Erry.