Defisit Capai Rp700 Miliar, Pemkab Bengkalis Masih Optimis Tunggakan DBH Dibayarkan Pusat

BENGKALIS - APBD Bengkalis 2017 diprediksi bakal defisit cukup besar mencapai kisaran angka Rp700 miliar jika tunggakan dana bagi hasil tahun 2016 dan 2017 tidak direalisasikan Pemerintah Pusat hingga 31 Desember nanti. Menyikapi kondisi ini, Pemkab Bengkalis masih menyimpan optimisme Pusat akan merealisasikan pembayaran tunggakan yang nilainya mencapai Rp435 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, H Arianto menyampaikan, defisit anggaran diprediksi sementara mencapai Rp 700-an miliar apabila sisa tunggakan DBH tidak dibayarkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian keuangan per-31 Desember 2017.

Namun Pemkab maupun DPRD bengkalis masih optimis kalau sisa tunggakan tersebut akan dibayarkan, untuk membayar pembiayaan kegiatan tahun 2017.

''Kita masih optimis kalau Pemerintah Pusat akan merealisasikan sisa pembayaran DBH yang tertunggak sejak triwulan keempat tahun anggaran 2016 lalu sebesar Rp 310 miliar serta sisa pembayaran tahun 2017 Rp125 miliar. Apabila pembayaran tunggakan tersebut direalisasikan tentu sejumlah kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung dapat dibayarkan, defisit anggaran tidak membengkak,” ujar Arianto, Kamis (19/10/2017).

Menurut Kepala Dinas Pertanian ini, kekurangan anggaran yang terjadi bukan dikarenakan kesalahan Pemkab Bengkalis, tetapi melainkan disebabkan situasi kondisi keuangan negara sendiri.

Karena dalam perhitungan saat pembahasan APBD angka yang ditetapkan sesuai dengan berbagai pendapatan yang diterima Bengkalis, baik melalui dana bagi hasil (DBH) migas, dana alokasi umum (DAU) dana alokasi khusus (DAK) maupun sektor pendapatan asli daerah (PAD).

Ketika di tengah jalan sambung Arianto terjadi kekurangan anggaran atau defisit, tentu Pemkab bersama DPRD Bengkalis tidak serta melakukan rasionalisasi langsung, melainkan menindaklanjuti kekurangan anggaran ke Kementerian Keuangan dengan kata lain menagih sisa anggaran tersebut. Karena apabila terjadi rasionalisasi dalam skala besar tentu berdampak kurang bagus pada pembangunan daerah.

''Oleh karena itulah TAPD Pemkab Bengkalis bersama Banggar DPRD dalam minggu ini akan mendatangi Kemenkeu untuk mempertanyakan realisasi pembayaran tunggakan DBH sejak tahun 2016 lalu yang belum ditransfer ke kita. Mudah-mudahan kita percaya pemerintah pusat akan merealisasikan secepatnya,” harap Arianto yang juga ketua TAPD.

Disinggung soal gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honorer daerah yang belum dibayarkan gajinya untuk Oktober serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Plt Sekda menegaskan kalau sejak Rabu (18/10/2017) pembayaran gaji ASN sudah dilakukan melalui SOPD bersangkutan. Sedangkan untuk TPP masih menunggu finalisasi atau pengesahan APBD Perubahan.

''Intinya setiap hak ASN maupun pihak-pihak lainnya yang melaksanakan kegiatan di Pemkab Bengkalis jelas akan kita bayarkan, karena itu merupakan hak mereka sepenuhnya. Namun karena situasi keuangan daerah kurang memungkinkan, pembayaran tertunda, tapi tetap dibayarkan gaji dan TPP ASN,'' tutup Arianto.*** #Semua Berita Bengkalis, Klik di Sini