Satlak Prima Dibubarkan, Yuni: Kemenpora Akan Awasi Pelaksanaan Pelatnas Asian Games

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Yuni Poerwanti berjanji Kemenpora akan mengawasi secara ketat pelaksanaan pelatnas Asian Games 2018 yang sepenuhnya diserahkan kepada induk-induk organisasi olahraga (PB/PP).

Hal ini terkait dengan pembubaran Program Indonesia Emas (Prima) dan target Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar pada saat menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

"Pelaksanaan pelatnas memang sepenuhnya diserahkan kepada PB/PP setelah Prima dibubarkan. Tapi, Kemenpora akan tetap melakukan pengawasan sehingga prestasi yang ditargetkan bisa tercapai," kata Yuni Poerwanti dalam acara pelatihan Sport Journalist menuju Sukses Prestasi pada Asian Games 2018 di Hotel Pitagiri Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Penyerahan pembinaan prestasi atlit sepenuhnya kepada PB/PP dan dihapusnya peran Prima sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga.

"Kehadiran Perpres ini menjadikan PB/PP sebagai ujung tombak pembinaan. Mereka dituntut lebih mandiri dalam pembinaan atlit menuju prestasi puncak," ujarnya.

Menghadapi Asian Games 2018, kata Yuni, pihaknya sudah mendapatkan masukan adanya peluang Indonesia meraih 12 medali emas. Medali emas tersebut berasal dari bulutangkis (2), bridge (2), Kano (1), Jetski (2), Paragliding (2), Wushu (1), Panjat Tebing, dan Taekwondo.

"Peluang 12 medali emas ini harus dijaga dan diawasi bersama-sama pihak-pihak terkait. Dengan jumlah medali itu target masuk 10 besar Asian Games bisa dipenuhi," jelasnya.

Tidak adanya peran Prima, kata Yuni, memang cukup merepotkan terutama dalam pendataan dan verifikasi atlit. Makanya, dia ingin merekrut beberapa personil Prima untuk dilibatkan.

Secara khusus, Yuni juga meminta wartawan olahraga memberikan masukan sekaligus ikut mengawasi persiapan pelatnas yang dilakukan PB/PP. "Tolong saya beri masukan yang membangun dalam persiapan menuju Asian Games 2018. Dan, jadilah alat kontrol," katanya.

Secara terpisah, Ketua SIWO PWI Pusat Raja Parlindungan Pane mengatakan, penyerahan pembinaan langsung kepada PB/PP memang perlu ada pengawasan. Tujuannya, agar pelaksanaan dan penggunaan dana APBN bisa sesuai dengan peruntukannya.

"KONI Pusat hanya sebatas pengawas. Dan, tidak perlu lagi ada pihak ketiga yang terlibat terutama dalam masalah penyaluran anggaran," tegasnya.***