Sosialisasi Empat Pilar di Klaten, Hidayat Nur Wahid: NKRI Lahir Tak Lepas dari Peran Ulama

KLATEN - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir dari perjuangan para pahlawan dan peran para ulama. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, pada saat memaparkan "Sosialisasi Empat Pilar" di Yayasan Ibnu Abbas, Komplek Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an (PPTQ), Klaten, Jawa Tengah, Selasa (14/11/2017) petang.

Untuk itu kata Hidayat, kita sebagai anak bangsa pengisi kemerdekaan, sudah seharusnya tidak melupakan sejarah dan perjuangan para Kiyai, ulama dan pahlawan pendahulu yang sudah berjuang menyatukan NKRI.

Pasalnya kata dia, Indonesia awalnya adalah negara yang terkotak-kotak dan terbagi menjadi negara serikat. Dihadapan peserta, Hidayat Nur Wahid memuji peran dan kontribusi Pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia Mohammad Natsir dalam menjaga keutuhan NKRI.

"Natsir, adalah sosok pahlawan yang sangat penting dalam menjaga tetap utuh dan tegaknya NKRI, begitu juga dengan Jenderal Sudirman, yang merupakan tokoh Muhammadiyah yang menjadi Panglima TNI pertama di negeri ini," ujar Hidayat.

Bahkan kata dia, Natsir dengan berani menyampaikan Mosi Integral di hadapan Sidang Paripurna DPR RIS 3 April 1950, Mosi ini menghendaki Indonesia kembali ke bentuk NKRI. Mosi itu didukung oleh para politisi dan Mohammad Hatta.

Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan NKRI, setelah Januari 1946 hingga April 1950 berbentuk RIS.

"Itulah jejak-jejak perjuangan umat Islam menjaga keutuhan NKRI. Karena itu tidak benar kalau Islam dan Indonesia didikotomikan. Tidak benar kalau dikatakan Islam anti NKRI," tukasnya.

Oleh karena itu, Hidayat Nur Wahid mengajak keluarga besar yayasan Ibnu Abbas, dan santri Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an (PPTQ) serta hadirin untuk mencontoh dan melanjutkan perjuangan Mohammad Natsir.

Hidayat juga mengungkapkan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang memasukkan tujuan pendidikan dalam konstitusi. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian Pasal 31 ayat 5 berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

"Dengan demikian pendidikan menyeimbangkan antara iman, takwa, ahlak mulia dengan kecerdasan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi agama," jelasnya.

Lanjut Hidayat, Indonesia melalui TAP MPRS juga mengatur larangan setiap kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme.

"Dan TAP MPRS itu masih berlaku hingga sekarang, karena pada kepempimpinan MPR RI periode 1999-2004 diberi kewenangan untuk melakukan kajian terhadap TAP-TAP MPR maupun MPRS, maka mereka membuat TAP MPR No. I Tahun 2003 di pasal 2 yang menegaskan tentang ada tiga TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan, salah staunya TAP MPRS Nomer 25 Tahun 1966," ujarnya.

Hidayat Nur Wahid pun mengaku sangat mengapresiasi pihak Yayasan Ibnu Abbas, atau Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an (PPTQ), Klaten, Jawa Tengah, karena sudah bekerjasam dengan MPR guna menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR.

"Saya sangat senang, karena memang sosialiasi ini adalah tugas MPR yang sudah biasa bekerjasama dengan berbagai lemabaga, termasuk yayasan, TNI Polri, bahkan melibatkan pelajar," ujarnya.

Sosialisasi 4 Pilar ini kata dia, tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh MPR. Karena kata dia, jika DPR ada DPRD namun MPR tidak memiliki "MPRD".

"4 Pilar merupakan prinsip dasar negara di era reformasi ini. Bahkan presiden Jokowi juga sudah mengeluarkan Kepres yang menyatakan, agar semua pihak membantu sosialisasi 4 Pilar," tandasnya.

Lanjutnya, MPR bukan kekurangan pekerjaan, namun Sosialiasai ini adalah kewajiban MPR. "Selain bekerjasama dengan berbagai lembaga, kita juga melakukan melalui dialog langsung seperti di TV, Radio, penyuluhan dengan para guru, dosen dan lainnya," paparnya.

"UUD kita saat ini tidak lagi sederhana seperti dahulu, seiring berjalannya waktu kita didesak untuk memperluas. Dulu hanya 16 bab, saat ini sudah ada 21 bab. Ketentuannya juga semakin banyak, bahkan sampai 73 pasal dan 175 ayat. Salahsatu contoh, dulu tidak pernah memilih Presiden secara langsung, sekarang bahkan sampai ke level Bupati dipilih langsung," pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Ir. H. Cholid Mahmud, ST, MT - Anggota DPD RI Prov. Yogyakarta, H. Sudibyo, Wakil Ketua DPRD Kab. Klaten, Drs. Sri Widodo - Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kab. Klaten, Budi Raharjo, Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Klaten, Slamet Riyadi, Anggota Komisi 4 Kabupaten Klaten dan tuan rumah Dr. Samad, Sp.A selaku Ketua Yayasan Ibnu Abbas.***