Tono Setuju Adanya Karateker Ketua Umum KONI DKI Jakarta

JAKARTA - Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman menyetujui permintaan 44 cabang olahraga yang menginginkan adanya karateker Ketua Umum KONI DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan anggota Forum Cabang Olahraga (Cabor), Herlan Matrusdi yang didampingi 5 pengurus cabor usai menyerahkan surat permohonan penunjukan karateker di Gedung KONI Pusat Jakarta, Jumat (17/11/2017) siang.

"Kami langsung keremu pak Tono Suratman. Prinsipnya, beliau menyetujui permintaan 44 cabor yabg ingin adanya penunjukan karateker Ketua KONI Jakarta," kata Herlan.

Ketika ditanyakan kapan Surat Keputusan (SK) karateker Ketua DKI Jakarta ditandatangani? "SK-nya akan ditandatangani setelah hasil keputusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI)," jelaanya.

Kelima pengurus cabor yang menyerahkan surat permohonan yakni Herlan (berkuda), Ali Rido (bridge), Denny Dahlan (Drumband), Maidanni (bola tangan), Nur Ali (Silat).

Menurut Herlan, permintaan penerbitan SK karateker Ketua KONI DKI Jakarta yang akan dijabat M Taufiq (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta) itu bertujuan agar dana Rp82 Miliar untuk cabor bisa dicairkan dan anggaran cabor 2018 bisa disusun.

Selain itu, kata Herlan, karateker Ketua KONI DKI Jakarta bertugas untuk melaksanakan Musyawarah Provinsi Olahraga Luar Biasa (Musprovlub) KONI DKI Jakarta dan menyusun kepengurisan KONI DKI Jakarta yang baru dalam waktu 6 bulan ke depan.

Perlu diketahui, konflik bermula ketika Dody Rahmadi Amar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KONI DKI periode 2017-2022. Hal itu setelah melalui Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) yang dilakukan di Hotel Grand Whiz, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (29/4/2017).

Namun, kepemimpinan Dody itu sempat mengalami pertentangan dari kubu Yudi Suyoto. Mantan Kadispora DKI itu menggelar musorprov tandingan di Balaikota Jakarta, 11 Mei 2017.

Hal tersebut membuat polemik kepemimpinan kian merambat.Perseteruan dua kubu itu mengalami imbas yang negatif. Yakni, gaji atlet dan pelatih mandek selama lima bulan. Belum cairnya gaji itu juga memengaruhi operasional cabor.

Sementara, mediasi dengan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) sudah dilakukan yang hasilnya kemungkinan besar pada pekan depan.***