Bedah Program La Nyalla: Politik Kebijakan, Satukan Langkah 38 Kabupaten/Kota di Jatim

SURABAYA - Gagasan besar La Nyalla Mahmud Mattalitti membawa Jawa Timur makmur melalui pembangunan yang berkeadilan sosial dan mengentas kemiskinan, akan terwujud dengan satu kunci. Yakni, menyatukan langkah antara Gubernur dengan 29 bupati dan 9 walikota di Jatim.

Salah satu tugas Gubernur memang melakukan fungsi koordinasi dengan bupati dan walikota di wilayahnya. Karena itu Gubernur diberi kewenangan untuk melakukan supervisi, terhadap rencana program dan rencana anggaran kabupaten kota.

"Fungsi supervisi inilah yang harus dioptimalkan. Untuk memastikan percepatan menuju Jatim makmur," ujarnya, Sabtu (18/11/2017).

Semua orientasi kebijakan harus disatukan menuju kemakmuran warga Jawa Timur. "Ke depan, kita jangan lagi melihat adanya problem yang muncul akibat kebijakan yang berbeda, antar kabupaten atau kota di Jatim. Harus tidak ada lagi hambatan teritorial akibat kebijakan yang berbeda-beda," paparnya.

Sebagai ilustrasi, La Nyalla mencontohkan industri migas di Bojonegoro. Menurutnya harus didukung Bupati Tuban untuk sektor hilirnya. Baik perizinan pipanisasi, maupun kepelabuhanan migas.

"Tanpa itu, yang terjadi justru hambatan ekonomi dan buruknya iklim dunia usaha," tandasnya.

"Kita harus punya mindset bahwa provinsi ini ibarat kapal dagang atau ruang pameran. Dimana di dalamnya terdapat stan-stan yang terintegrasi dan ditata sistematis agar menarik atau memudahkan pengunjung pameran," paparnya.

Hal Itu kata dia, tidak bisa dicapai apabila tidak ada dirijen yang kuat untuk memadupadankan irama yang dihasilkan. Bila itu sudah terjadi, perlahan tapi pasti Jatim akan melesat meninggalkan provinsi-provinsi lain dalam tingkat kemakmuran penduduknya.

"Gubernur harus mengetahui secara detil persoalan masing-masing daerah. Jika perlu, harus lebih banyak waktu diluangkan untuk berada di kabupaten/kota. Semua kekuatan yang dimiliki oleh provinsi harus di arahkan untuk penguatan ekonomi kabupaten/kota. Karena sejatinya di situlah fungsi dan peran pemerintah provinsi dalam menyejahterakan rakyatnya," tegasnya.

Mengubah mindset bupati dan walikota untuk mulai menggunakan pendekatan government entrepreneur menurutnya mutlak dilakukan. Karena tantangan ke depan akan semakin sulit.

"Jika tidak dilakukan perubahan yang fundamental, tidak akan pernah kita mampu mewujudkan Jatim makmur. Yang terjadi hanyalah government as usual. Asal sudah duduk sebagai kepala daerah, lakukan seperti sediakala, apa adanya. Tiba-tiba sudah lima tahun," pungkasnya. ***