Muslizar: Pengurus P2TP2A Harus Tingkatkan Kinerja

BLANG PIDIE - Sebagai pusat pengayom perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan, diskriminasi bahkan perdagangan manusia (trafficking), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) harus terus meningkatkan kinerjanya.

Demikian ditegaskan Wakil Bupati (Wabup) Aceh Barat Daya (Abdya), Muslizar MT saat mengukuhkan pengurus P2TP2A di lobi kantor bupati setempat, Kamis (30/11/2017).

Menurutnya, P2TP2A harus menjadi wadah untuk membantu pemerintah dalam menjamin kebutuhan dan kepentingan perempuan dan anak-anak dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah menjadi masalah nasional dan global saat ini.

“Perlindungan terhadap anak dan perempuan telah tertuang dalam undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,” sebut Muslizar.

Selain itu, lanjutnya, P2TP2A merupakan wadah kelembagaan yang penting bagi perlindungan perempuan dan anak.

“P2TP2A terbentuk sebagai salah satu wujud kepedulian Pemkab Abdya dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wabup menuturkan, di Abdya saat ini angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi.

“Kepada masyarakat Abdya, agar tidak melakukan tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di bawah umur, apalagi kekerasan seksual,” imbaunya.

Pantauan GoAceh, sebanyak 20 pengurus P2TP2A dikukuhkan yang turut dihadiri Kapolres Abdya diwakili AKP Awang Bayu, Kajari Abdya diwakili Firmansyah, Kasdim 0110 Mayor Inf Sutaryo, anggota DPRK Abdya Iskandar, Plt Asisten Pemerintah Mussawir dan kepala DPMP4K Abdya Ruslan Adli serta sejumlah kepala SKPK dan undangan lainnya.