DPD Minta Pemerintah Kaji Ulang Penerbitan Izin Hutan Tanaman Industri

BELITUNG - Komite II DPD RI meminta pemerintah mengkaji kembali izin pembuatan Hutan Tanaman Industri di Kecamatan Sijuk, Bangka Belitung. Keberadaan HTI ditentang masyarakat karena menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Komite II DPD RI mendapati persoalan ada beberapa kawasan hutan di Bangka Belitung yang dijadikan sebagai HutanTanaman Industri (HTI) salah satunya di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Keberadaan HTI atas Nama PT. Agro Pratama Sejahtera (APS) ini masih menimbulkan kontra dari masyarakat di sekitarnya.

Aji Muhammad Mirza Wardana selaku Wakil Ketua Komite II DPD RI menjelaskan bahwa penolakan HTI ini bukan hanya dilihat dari dampak yang akan muncul di Kabupaten Belitung, namun juga dari prosesi pengurusan dokumen pengusahaan HTI yang dinilai masih bermasalah.

Lebih lanjut Aji menjelaskan, pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Jakarta tanggal 23 Agustus 2017 silam di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan perusahaan terkait sudah terima SP3 namun tidak ada respon dari pihak PT. APS.

Maka, DPD akan mendorong penghentian pembuatan HTI di Kecamatan Sijuk, karena merusak lingkungan seperti penebangan hutan yang berpotensi memunculkan banjir dan permasalahan lingkungan hidup yang lainnya.

“Solusi yang terbaik untuk masyarakat adalah mendorong dorong secepat mungkin izin perusahaan tersebut dicabut,” tegas Aji dalam audiensi di Kantor Bupati Belitung, Senin (4/12/17).

Ia melanjutkan, kedepan nya DPD RI berharap agar tidak terjadi permasalahan yang sama. Untuk itu, pemerintah harus melakukan evaluasi dan koreksi sehingga tidak terjadi kesalahan serupa. Komite II DPD RI juga meminta kepada Menteri Kehutanan untuk bisa memanggil pihak-pihak terkait duduk bersama mencari solusi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Sementara itu menurut Senator Tellie Gozelie asal Bangka Belitung menjelaskan bahwa PT. APS tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum melakukan pembabatan hutan.

"Kita tidak menolak investasi, kita setuju dengan investasi. Misalnya untuk bangun hotel, resort, restoran tentu tidak akan masalah. Tapi yang dilakukan PT. APS belum ada kemitraan kemudian mereka langsung babat hutan yang ada dan mereka jual hasilnya ke perusahaan lain,” tutur Tellie

Kunjungan kerja ini juga dihadiri senator lainnya yakni, Aceng Fikri (Jawa Barat), Mohammad Saleh (Bengkulu), Sudirman (Aceh), Dailami Firdaus (DKI Jakarta), Mesakh Mirin (Papua). Rombongan di sambut oleh Bupati Belitung, Sahani Saleh dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir. Nazalyus. ***