Demi Sejahterakan Warga Kampar, Bupati dan Wakilnya "Berguru" Tiga Hari di Kemendagri

JAKARTA - Kepala daerah dituntut untuk sigap, tanggap dan bisa menjalankan fungsinya serta kewajibannya dalam memimpin suatu wilayah.

Apalagi latar belakang setiap kepala daerah baik itu gubernur, bupati atau walikota, sangatlah beragam. Untuk itu, mereka (kepala daerah, red), perlu adanya media untuk dijadikan panduan.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh pemimpin daerah termasuk Bupati dan Wakil Bupati Kampar, Riau.

Pelatihan tersebut, diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM ), Kementerian Dalam Negeri, Rabu (6/12/2017) di Jakarta.

Pelatihan atau pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri yang diperuntukkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dilaksanakan pada tanggal 6-8 Desember 2017.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo dalam sambutan pembuka mengatakan, pembekalan tersebut adalah sebagai bentuk kongkrit untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah kepala daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah.

"Tujuan otonomi daerah tak lain supaya kesejahteraan masyarakat, demokratisasi dan daya saing daerah bisa terwujud," sambutnya.

Dalam pembekalan tersebut, para bupati dan walikota beserta wakilnya, juga ditekankan kesatuan sistem pemerintahan nasional dan daerah, sehingga kebijakan yang ditetapkan di daerah harus sepenuhnya mengacu dan berdasarkan peraturan serta kebijakan nasional.

"Antara lain adalah, tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana amanah UUD 1945 dapat dicapai melalui kesatuan sistem pembangunan nasional dan daerah," tandasnya.

Menurut Tjahjo, esensi ekonomi daerah juga harus sesuai dengan kewenangan yang telah diserahkan dari pemerintah pusat ke daerah. "Jadi harus tetap berada dalam bingkai NKRI dan dalam mengelola kebijakan serta sumber daya di daerah, juga harus berpedoman pada aturan, rambu-rambu yang sudah ditetapkan," tegasnya.

Hal ini kata dia, agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dengan diawali terbentuknya para pelaku pemerintahan yang memiliki jiwa dan semangat yang bersih, semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sementara itu, Bupati Kampar, Azis Zaenal bersama Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto yang mengikuti pembekalan tersebut mengatakan, kegiatan ini patut diapresiasi.

Karena kata dia, acara ini dapat membuka wawasan serta ajang silaturrahmi dan saling tukar pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan.

"Saya sebagai bupati yang baru dilantik sangat membutuhkan informasi seperti ini, agar nantinya tidak salah langkah dan bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik sesuai dengan amanat UUD 1945 yang nantinya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar," ujarnya.

Bupati juga berharap, dengan adanya pembekalan ini bisa menambah ilmu dan wawasan tentang tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Kampar.

"Sehingga kesejahteraan yang sangat dibutuhkan masyarakat bisa kita wujudkan," pungkasnya. (rls)