Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Desak DPR Makzulkan Gibran Mengacu Putusan MK dan MA
Hukum
17 jam yang lalu
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Desak DPR Makzulkan Gibran Mengacu Putusan MK dan MA
2
Kebutuhan Industri Melonjak, BPS Catat Nilai Impor Nasional Naik 19,67 Persen Sepanjang 2026
Ekonomi
16 jam yang lalu
Kebutuhan Industri Melonjak, BPS Catat Nilai Impor Nasional Naik 19,67 Persen Sepanjang 2026
3
Ubed Akui Waktu Mepet dan Richie Ingin Hasil Terbaik
Badminton
10 jam yang lalu
Ubed Akui Waktu Mepet dan Richie Ingin Hasil Terbaik
4
Asael, Michelelle, dan Miftaqul Masih Berada di Jalur Positif
Olympic
10 jam yang lalu
Asael, Michelelle, dan Miftaqul Masih Berada di Jalur Positif
5
Seragam Kontingen Indonesia Hasil Kolaborasi Sarinah dan Mills Menggandeng Brand Lokal
Olympic
11 jam yang lalu
Seragam Kontingen Indonesia Hasil Kolaborasi Sarinah dan Mills Menggandeng Brand Lokal
6
BMKG Prediksi Cuaca Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini
Metropolitan
23 jam yang lalu
BMKG Prediksi Cuaca Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Pembangunan dari DAK Banyak Gagal, F-PKB Inhil Minta Pemkab Bergerak Cepat

Pembangunan dari DAK Banyak Gagal, F-PKB Inhil Minta Pemkab Bergerak Cepat
Juru Bicara F-PKB DPRD Inhil, Herwanissitas.
Minggu, 10 Desember 2017 07:02 WIB
Penulis: Rida Ayu Agustina
TEMBILAHAN- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Inhil, Riau merasa kecewa dengan banyaknya pembangunan melakui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang gagal total di tahun 2017.

''Pembangunan dengan DAK Banyak yang gagal, ini sangat merugikan daerah, karena DAK dimaksud tidak bisa dicairkan oleh Pemerintah Pusat,'' cetus Herwanissitas selaku Juru Bicara F-PKB Inhil.

Untuk itu, ia pun meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil untuk dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tahun 2017 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 50 TAHUN 2017 Tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa serta DAK fisik.

''Pedomani peraturan, sehingga kejadian serupa tidak berulang-ulang terus setiap tahun , terutama diakhir masa jabatan kepala derah di tahun 2018,'' tegasnya.

Ia kembali mengingatkan, bahwa F-PKB tidak pernah bosan menyampaikan kepada Pemkab agar bergerak cepat sesuai dengan amanah peraturan yang berlaku.

''Persoalannya bukan pada persolaan kapan APBD diketok palu, tetapi persoalan utama adalah sangat lambatnya dalam penyelesaian administrasi , untuk menguningkan RKA saja bisa memakan waktu berbulan-bulan, belum lagi proses akan masuk lelangnya, juga makan waktu berbulan-bulan, praktis pelaksanaan selalu dimulai paling cepat bulan Agustus dan September,'' terang Herwanisitas.(adv)

Kategori:Metropolitan
wwwwww