KPU Padang Masif Sosialisasikan Pemilu Serentak, Eka Vidya: Masyarakat Hilang Kepercayaan Kepada Partai dan Politikus

PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota bertekad Pemilu Serentak 2019 dijadikan barometer pemilu yang adil dan diiringi partisipasi pemilih yang tinggi. Untuk mewujudkan target tersebut, KPU Kota Padang mulai gencar sosialisasikan ke berbagai elemen masyarakat.

"KPU Padang sudah mensosialisasikan pemilu serentak 2019 ke seluruh lapisan masyarakat. Pemilih pemula juga menjadi sasaran dalam sosialisasi ini," kata Ketua KPU Padang Muhammad Sawatti dalam kegiatan Sosialisasi Pemilu 2019 di Padang.

Diakuinya, KPU Kota Padang tidak bisa sendirian dalam sosialisasi Pemilu serentak. Butuh peran berbagai elemen seperti ninik mamak, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan media massa untuk mensosialisasikan pemilu serentak ini.

Pengamat politik Universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidya menilai banyaknya masyarakat yang tidak memilih atau golput dalam pemilu legislatif dipicu hilangnya kepercayaan pada partai politik dan politikus.

"Masyarakat sudah jenuh, apalagi dengan banyaknya janji-janji ketika kampanye yang tidak dipenuhi ketika menjabat," katanya di Padang dalam kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang digelar KPU Kota Padang, Senin (11 /12/2017) di salah satu hotel di Kota Padang.

Menurutnya masyakat saat ini sudah bijak dalam menilai suatu hal. Misalnya ketika pemilu, politikus menjanjikan kesejahteraan namun pada kenyataannya mereka berpikir nasibnya begitu saja dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, parpol memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Salah satu upayanya dengan merekrut kader atau anggota partai yang berkompeten.

Ketika parpol merekrut orang-orang berkompeten, memiliki norma dan perilaku yang bagus maka kepercayaan masyarakat akan muncul secara perlahan. "Mau atau tidaknya masyarakat ikut pemilu tergantung kepercayaan mereka terhadap orang-orang yang akan dipilihnya," ujar Eka.

Kemudian, ia menyarankan ketika kampanye politikus jangan melulu menarasikan atau menyuarakan hal-hal yang sulit dicerna oleh masyarakat. Contohnya politikus sering sekali mengampanyekan kesejahteraan atau memperjuangkan nasib masyarakat.

Sebaiknya, katanya hal-hal ringan namun memiliki arti di tengah masyarakat yang mesti digencarkan oleh parpol dan politikus. Seperti misalnya upaya pemanfaatan sumber daya alam, menggerakkan pertanian dan dunia usaha.

"Buat masyarakat berpikir orang yang mereka pilih benar-benar memperjuangkan nasibnya, dan setelah menjabat politikus wajib merealisasikannya," kata dia.

Kemudian menyangkut harapan dan tantangan pada pemilu serentak 2019,  Eka Vidia menyebutkan secara prosedural, pemilu indonesia bisa dikatakan sudah berjalan pada rule-nya.

"Dan di Indonesia sudah masuk pada tahapan ketiga yaitu tahap demokrasi. Sebaliknya di banyak negara yg jatuh pada sistem otoritarisme butuh energi besar untuk ciptakan kembali sistem demokrasi," kata Eka.  

Namun yang masih menjadi pertanyaan apakah Indonesia sudah, bisa dikatakan demokratisasi dengan sistem politik saat ini? tanya Eka.

Untuk bisa menjadikan demokratisasi, titik ukur suksesnya pemilu, tidak hanya pada penyelenggara, tetapi juga ada pada parpol dan masyarakat sipil. "Ketia aspek ini punya peran penting. Misalnya di segi partai apakah tidak adanya intrik di internal partai, kemudian sistem yg dibangun partai saat ini masih centralistik dan buka desentralisasi," terang Eka.

Lanjut Eka mengatakan, terkait permasalahan yang muncul, contohnya untuk tatanan penyelenggaraan masih ditemui juga masalah, seperti metode pemilu, kemudian masalah keberadaan daftar pemilih, turunnya partisipasi pemilih,  kemudian masalah rekrutmen dan lainnya.(***)