"Uang Haram Mengalir ke Paspampres Jokowi, Saatnya Buka-bukaan"

JAKARTA - Pengakuan Antonius Tonny Budiono bahwa sebagian uang suap kasus korupsi proyek Kemenhub juga ikut mengalir ke Paspampres Jokowi, perlu ada pembuktian dan harus dibuka ke publik.

Karena, kisarannya bukan main antara Rp100 juta sampai Rp150 juta. Pengakuan yang keluar dari mulut pesakitan ini bak petir di siang bolong, luar biasa duit bancakan hasil rampok dari negara ternyata bukan hanya mengalir ke pejabat Kemenhub, tetapi sekelas Paspampres nyatanya diam-diam juga ikut mencicipi.

"Hal ini membuktikan, bagaimana uang hasil korupsi bisa mengalir kemana saja, bukan hanya ke kiri atau ke kanan “orang terdekat” tetapi bisa juga mengalir deras ke atas," ujar Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman kepada GoNews.co, Selasa (19/12/2017) melalui keterangan tertulisnya.

Kita ketahui, Paspampres biarpun bahasa kasarnya hanya pengawal, namun bukan pengawal sembarangan, mereka ini orang yang paling dekat dengan Presiden Jokowi.

Fakta ini juga kata Jajang, menjadi tamparan keras bagi orang nomor satu di Negeri ini. LImage yang selama ini dibangun Jokowi tentang dirinya yang bersih dan anti dengan korupsi tercoreng dengan kelakuan pengawal kepercayaannya," tandasnya.

Setidaknya, dari nyanyian Tonny terkait aliran uang ke Paspampres, sebagai bahan Jokowi untuk mengevaluasi “orang-orang di dekatnya”.

"Dan yang lebih penting, sebagai jalan pintu masuk bagi KPK untuk mengawasi proyek-proyek yang berkaitan dengan Paspampres," tandasnya.

Untuk itu, Center for Budget Analysis (CBA) melihat beberapa proyek yang dijalankan Paspampres selama ini terkesan ditutup-tutupi.

Contohnya mulai dari proyek pengadaan pakaian operasional hitam dengan anggaran sebesar Rp1.248.984.000. Sampai proyek besar terkait pekerjaan rusun grup C yang berlokasi di lawang gintung kota Bogor menghabiskan anggaran sebesar Rp 26,2 miliar lebih.

"Rata-rata proyek yang dijalankan satuan kerja Paspampres termasuk dua proyek di atas tidak dijalankan dengan proses lelang elektronik, meskipun nilainya mencapai miliaran bahkan puluhan miliar," tukasnya.

Hal tersebut kata dia, selain terkesan tertutup alias tidak transparan, sangat beresiko terjadinya penyimpangan karena tidak bisa diawasi langsung oleh publik bagaimana jalannya proses proyek tersebut.

"Berdasarkan catatan di atas, Center for Budget Analysis mendukung KPK untuk mengembangkan dugaan aliran yang masuk ke Paspampres terkait seluruh kegiatan yang dihadiri Presiden Jokowi. Sebagai Catatan, sejak 2015 Jokowi sudah melakukan blusukan alias kunjungan sedikitnya 306 kali, bisa dibayangkan jika benar terbukti oknum Paspampres selalu meminta jatah ke panitia di setiap kunjungan Jokowi. “Untuk setengahnya saja” bisa sampai Rp 22,9 miliar, lebih besar dari uang suap yang dikumpulkan tony senilai Rp 20 miliar," paparnya.

Terakhir, CBA juga mendorong KPK untuk membuka penyelidikan terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Paspampres. "Publik tentunya berharap besar, Paspampres yang begitu dekat dengan orang nomor satu Negeri ini bersih dari segala tindakan koruptif," pungkas Jajang Nurjaman. ***