Pembangunan di Sumut 'Jalan Ditempat', Sumut Butuh Pemimpin Baru

MEDAN-Ada enam masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Sumut yang terjadi disepanjang tahun 2016/2017.

Tingkat pengangguran yang tinggi, daya saing yang lemah, kemiskinan, kasus korupsi, peredaran Narkoba dan menurunnya jumlah wisatawan manca negara ke Sumut menjadi persoalan serius yang harus diselesaikan demi kemajuan Sumut kedepan.

Hal itu diungkapkan Sugiat Santoso Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut pada paparan catatan akhir tahun 2017 tentang perjalanan pembangunan Sumut.

Menurut Sugiat, kondisi Sumut saat ini dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. “Provinsi kita lemah dalam segala sektor yang kemudian berakibat pada ketertinggalan dan mundurnya tingkat kemajuan masyarakat Sumut,” tandasnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut tahun 2017, Wisatawan manca negara enggan untuk berkunjung ke Sumut, hal ini terjadi karena beberapa faktor, mulai dari buruknya infrastruktur, lemahnya penataan objek pariwisata dan buruknya pendidikan masyarakat tentang bagaimana konsep pembangunan wisata. Katanya, di bulan Maret 2017, ada sekitar 22.611 wisatawan manca negara yang berkunjung ke Sumut, namun pada Juni 2017 jumlahnya turun drastis, yakni mencapai angka 20.080 orang.

“Dengan rentang waktu bulan saja terjadi penurunan drastis, tentu penurunan ini akan terus terjadi jika tidak adanya penataan pariwisata yang baik,” tandasnya.

Sugiat menilai melemahnya daya provinsi Sumut juga menjadi faktor utama penyebab turunnya kunjungan jumlah wisatawan manca negara ke Sumut. Berdasarkan data BPS, di tahun 2014 Sumut berada diperingkat ke 14, di tahun 2015 peringkat ke 15 dan di tahun 2016 merosot tajam ke peringkat 24 sebagai provinsi yang berdaya saing lemah. 

Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat Sumut memiliki potensi sumber alam yang menjadi objek pariwisata dan ditambahl agi kita punya bandara Internasional Kuala Namu yang menjadi akses untuk masuk ke Sumut.

Menurut Sugiat, berbagai sumber tersebut gagal dioptimalkan dengan baik, sesungguhnya jika potensi itu mampu dioptimalkan, maka hal itu akan mampu meningkatkan daya saing kita dan menambah jumlah wisatawan manca negara. Sugiat juga menyoroti masalah korupsi.

Katanya, di tahun 2015/2016, Sumut masuk dalam 5 besar daerah terkorup, dan hal ini berdampak pada menurunnya semangat kerja masyarakat. Begitu juga dengan masalah pengangguran yang meningkat tajam, pengangguran di usia produktif 20-24 tahun yang mencapai 156.630 dan peredaran Narkoba yang begitu masif terjadi di Sumut.

Katanya, berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2017, ada sekitar 400.000 pemuda di Sumut yang menjadi pemakai narkoba. Angka ini berpotensi naik 25 persen per tahun.

“Ini adalah fakta yang tidak bisa dibendung dan disembunyikan siapapun,” tandasnya.

Menurut Sugiat kesemua persoalan diatas akhirnya berimbas pada menurunnya kualitas pembangunan di Sumut. Hal ini berakibat pada naiknya tingkat kemiskinan di Sumut. Pada ujungnya Indeks Kebahagiaan di Sumut hanya berada setingkat di atas Provinsi Papua. Indeks kebahagiaan masyarakat Sumut, yakni peringkat ke 33 dar 34 Provinsi di Indonesia.

Merujuk pada situasi tersebut, Sugiat menilai bahwa satu satunya jalan untuk merubah keadaan ini agar lebih baik kedepan ialah dengan cara mencari pemimpin baru di Sumut yang tegas, berani melakukan terobosan, dan memiliki konsep terukur serta memiliki visi misi pembangunan yang jelas untuk kemajuan daerah Sumut.

“Jika Sumut terus dipimpin oleh pemimpin yang lama, dengan orang-orang yang lama, maka pembangunan di Sumut akan berjalan di tempat,” tandasnya.