"Virus" Olahraga Itu Harus Dicabut

MIRIS, mungkin kalimat itu yang paling cocok jika melihat persiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi Asian Games 2018. Di saat persiapan tinggal 7 bulan lagi, cabang olahraga (cabor) masih saja meributkan masalah jatah anggaran pelatnas Asian Games 2018.

Dana Rp735 miliar yang dialokasikan pemerintah untuk pelatnas Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 belum bisa didistribusikan Kemenpora selaku penanggungjawab prestasi. 

Memang Kemenpora melalui Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Mulyana telah mencoba mengatur anggaran pelatnas yang akan dibagikan kepada 40 cabor dengan membentuk Tim Verifikasi.

Namun, Tim Verifikasi yang diketuai Adhi Purnomo tidak mampu mengatasi gejolak ketidakpuasan cabor-cabor tersebut. Bukan hanya nota kesepakatan (MoU) Kemenpora dengan Cabor yang dijadwalkan 2 Januari 2018 tidak terealisasi.

Yang mengejutkan, bridge yang menjadi salah satu cabor andalan mengancam menarik target medali emas karena anggaran pelatnas bridge yang diajukannya sebesar Rp23 miliar diverifikasi menjadi Rp9 miliar. Begitu juga jetski yang mengungkapkan kekecewaan karena mendapat Rp5,6 miliar dari usulan Rp25,7 miliar. 

Lantas bagaimana mungkin Indonesia bisa memenuhi target 10 besar yang diinginkan Presiden Jokowi jika kekecewaan ini terus berlanjut. 

Sebenarnya kekisruhan ini tidak perlu terjadi jika Menpora Imam Nahrawi bisa mengamankan Peraturan Presiden (Perpres) 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON). Sebab, terbitnya Perpres itu secara otomatis membubarkan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) yang selama ini bertugas memverifikasi usulan cabor saat mempersiapkan atlet menuju multi event seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. 

Persoalan semakin rumit tatkala Kemenpora dengan gampangnya meminta seluruh cabor menyerahkan proposal anggaran pelatnas Asian Games 2018. Kegampangan itu lah yang menyebabkan munculnya total anggaran usulan 40 cabor membengkak Rp1,2 triliun dan melebihi anggaran yang telah ditetapkan. 

Ini kasus pertama kali terjadinya dalam sejarah olahraga cabor dibebaskan dalam mengusulkan anggaran pelatnas. Makanya, terjadi pembengkakan di luar perhitungan Kemenpora. 

Berbeda dengan pelatnas sebelumnya dimana tidak muncul ketidakpuasan atas usulan dana pelatnas. Sebab, Satlak Prima yang menjadi perpanjangan tangan Kemenpora selalu melakukan rapat dengan cabor terlebih dulu untuk membahas masalah program pelatnas sebelum menetapkan anggaran pelatnas cabor. 

Rapat tersebut membahas dari mulai masalah peralatan latihan dan tanding, jumlah atlet, pelatih hingga program trainning camp dan try out. Setelah terjadi kesepakatan, Satlak Prima baru meminta cabor mengajukan proposal anggaran pelatnas. Dengan demikian, anggaran yang tersedia bisa disesuaikan tanpa mengganggu target yang dibebankan terhadap cabor. 

Mungkin sudah saatnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Pengarah Panitia Asian Games (INASGOC) mencabut "virus" olahraga Indonesia.

Apalagi, kekisruhan masalah anggaran pelatnas Asian Gamed 2018 terjadi 7 bulan sebelum peyelenggaraan Asian Games 2018. Ditambah lagi dengan adanya tudingan pengamat olahraga Fritz Simajuntan yang menyebut bahwa prestasi olahraga Indonesia anjlok dan buruknya manajemen Kemenpora yang dua kali disclaimer dalam pengelolaan anggaran di bawah Menpora Imam Nahrawi. Azhari Nasution, Wartawan Senior Olahraga Sekaligus Redaktur GoNews.co