GABSI Berani Tanggung Akomodasi Peserta, Tapi Ngeluh Soal Anggaran

JAKARTA - Keberanian Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (PB GABSI) memperjuangkan bridge tampil pada Asian Games 2018 ternyata sejalan dengan upaya persiapan tim dalam rangka mewujudkan target 2 medali emas pada pesta olahraga empat tahunan negara Asia tersebut.

Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua INASGOC, Erick Thohir tanggal 11 Oktober 2017 yang beredar di kalangan masyarakat olahraga dan wartawan olahraga, Ketua Umum PB GABSI, Eka Wahyu Kasih menyebut pihaknya siap menanggung biaya tiket peserta, akomodasi, penyelenggaraan dan kelengkapan venues.

Tetapi, pada persiapan pelatnas Eka Wahyu Kasih keberaran terhadap pemangkasan anggaran dana pelatnas yang dilakukan Tim Verifikasi Deputi IV Kemenpora. 

"Surat itu kan intern PB GABSI dengan INASGOC," kata Eka Wahyu Kasih saat dihubungi melalui telepon selular, Sabtu (6/1/2018). 

Berbicara soal pemotongan anggaran pelatnas bridge, Eka menilai angka rekomendasi Tim Verifikasi yang diterimanya sangat tidak sesuai untuk agenda try out dan training camp demi menggenjot prestasi bridge. Sebab, PB GABSI mengusulkan Rp23 miliar dengan 32 atlet dan diverifikasi menjadi Rp9 miliar dengan 11 atlet. 

Untuk itu, Eka mengimbau tim verifikasi untuk merevisi aturan, bukan justru mengorbankan target prestasi. Demi torehan emas, Ekawahyu pun meminta pemerintah untuk bisa merevisi aturan yang ada.

"Tim verifikasi bilang cabor harus mengerti karena peraturan harus diikuti. Memang betul, mereka menjalankan tugasnya sesuai aturan Deputi IV, tapi itu bisa diubah setelah tim verifikasi bertemu cabor dan mendapatkan masukan bahwa apa yang dilakukan kurang tepat dan berpotensi menghilangkan target emas," ujarnya.

"Contohnya bridge 32 atlet jadi 12 atlet, dari Rp 23 miliar jadi Rp 9 miliar sementara ditargetkan dua emas. Artinya ada peraturan deputi yang perlu direvisi, bukan sebaliknya tim verifikasi bersikukuh dengan peraturan dan tutup mata terhadap masalah yang disampaikan. Perpres (Peraturan Presiden) tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional saja bisa diubah kok, apalagi hanya peraturan Deputi," tegasnya.

Tak hanya itu, Ekawahyu pun meyesalkan langkah tim verifikasi yang tidak pernah melibatkan induk cabor dalam penyusunan anggaran. Padahal, induk cabor adalah pihak yang paling mengetahui secara rinci mengenai kebutuhan pelatnas untuk bisa mewujudkan raihan medali emas di Asian Games 2018.

"Sudah selayaknya kajian tentang anggaran itu dilakukan secara detil pada setiap nomor dan cabor unggulan. Dan, itu yang tidak dilakukan tim verifikasi hingga hari ini. Mereka tidak pernah melibatkan induk cabor padahal yang paling menegerti isi perut dari setiap nomor dan cabor unggulan adalah induk organisasinya," kata Eka.

"Tetapi, mereka lakukan itu sendiri. Kami sebagai induk cabor tiba-tiba diberitahu anggaran yang disetujui adalah demikian, dengan pemangkasan mencapai 60-70%. Begitu juga pemotongan jumlah atlet, mereka menerapkan kebijakan secara sepihak. Mereka bertindak seolah-olah sebagai pakar dalam setiap nomor dan cabor. Saya tentu saja sangat menyesalkan langkah tersebut," pungkasnya. ***