Kejatisu Sebut Syarfi Hutauruk tak Terlibat

MEDAN - Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), kerap kali menarik perkataan yang diucapkan di media. Kali ini, Kejatisu menarik ucapan atas adanya keterlibatan Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk dalam kasus dugaan korupsi ‎proyek rigit jalan beton senilai Rp65 miliar.

Dalam beberapa kasus, penyidik Kejatisu terlihat seperti menarik ulur penetapan tersangka bahkan usai menetapkan seorang tersangka, Kejatisu tak sengan menariknya kembali.

Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian mengatakan, pihaknya sudah memeriksa para tersangka untuk mencari keterlibatan orang nomor satu di Kota Sibolga tersebut.

"Sudah kita periksa tersangka untuk cari keterlibatan dia (Syarfi Hutauruk), tapi belum ditemukan arahnya ke situ," ucap Sumanggar, Kamis (1/2/2018).

Sampai saat ini, pihaknya belum ada menjadwalkan pemanggilan Syarfi Hutauruk yang beberapa kali mangkir dari pemeriksaan penyidik.

"Untuk sekarang tidak ada pemanggilan dia (Syarfi Hutauruk) karena kita fokus untuk tersangka dan memang belum ada keterlibatan dia dalam kasus ini," bebernya.

Disinggung mengapa penyidik sempat menyatakan Syarfi terlibat dan dari beberapa tersangka ada menyinggung keterlibatan Syarfii. Sumanggar berkilah.

"Kemarin kita belum mendalami. Jadi setelah kita dalami baru kita tahu. Jadi kita fokus sama tersangka saja," kilahnya.

Sebelumnya, Kejatisu beberapa kali menyatakan bahwa penyidik sudah memeriksa saksi dan tersangka bahwa Syarfi Hutauruk terlibat dalam proyek besar tersebut. Namun penyidik belum bisa mintai keterangan Syarfi karena dua kali pemanggilan Syarfi tak pernah hadir dengan berbagai alasan.

"Kalau dia (Syarfi Hutrauruk) terlibat dan terbukti bersalah dalam kasus ini. Maka akan kita tetapkan tersangka. Tapi kita harus periksa dia dulu biar kita tahu hasilnya seperti apa," ucap Sumanggar, Minggu (14/1/2018).

Sumanggar menyebutkan, dalam penanganan kasus proyek rigit jalan beton senilai Rp65 miliar ini, pihaknya tidak akan tebang pilih dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka. Meski seorang pejabat daerah sekalipun jika terbukti maka akan diperiksa.

"Kita tidak tebang pilih. Siapapun yang terbukti salah maka kita akan tetapkan sebagai tersangka termasuk dia (Syarfi Hutauruk),"beber Sumanggar.

Disinggung dalam pemeriksaan dan penetapan Walikota Sibolga, Kejatisu takut karena Syarfi merupakan orang nomor satu di Sibolga. Sumanggar membantah.

"Kita tidak takut untuk tetapkan orang tersangka jika terbukti bersalah. Kita saat ini masih koordinasi untuk melakukan pemanggilan ketiga terhadap Syarfi,"pungkasnya.

Untuk menghindari ketidakhadiran dalam pemanggilan ketiga ini, pihak Kejatisu terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada orang nomor satu di Sibolga tersebut.

"Kita tidak mau dia (Syarfi Hutauruk)tidak hadir lagi. Makanya kita koordinasi dulu untuk melayangkan panggilan ketiga,"jelasnya.

Disinggung keterlibatan Syarfi Hutauruk dalam kasus korupsi ‎proyek rigit jalan beton di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sibolga. Kejatisu menegaskan keterlibatan Syarfi ada dari keterangan saksi dan tersangka yang sudah diperiksa terlebih dahulu.

"Iya, kemarin dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka bermuara kepada Walikota. Dari itu keterangan sangat kita butuhkan. Tapi untuk pekan ini belum ada jadwal pemanggilan Walikota," bebernya.

Namun, Sumanggar mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan Walikota Sibolga dalam kapasitas sebagai saksi. Dengan keterangan tersebut, bisa digalih sebenarnya kasus dugaan korupsi secara mendalam atas keterlibatan Syarfi Hutauruk‎.

"Kita harapkan untuk kooperatif dalam pemeriksaan,"bebernya.

Sementara itu, dalam pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan penyidik Kejatisu, ‎Syarfi Hutauruk sudah dua kali mangkir dengan alasan tidak jelas. Terakhir, Walikota Sibolga itu, mangkir pada pemeriksaan penyidik Pidsus di Kejatisu Senin (18/12/2017) yang lalu.

Selain itu, Penyidik Pidsus Kejatisu, meminta keterangan Walikota Sibolga, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses kontrak kerja dilakukan ‎Dinas PU Sibolga dengan melibat 10 perusahaan sebagai rekanan dalam mega proyek tersebut.

Dalam kasus ini, penyidik Pidsus Kejatisu sudah menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus korupsi mega proyek di Dinas PU Kota Sibolga. Diantaranya 10 orang tersangka dari rekanan dan 3 orang tersangka dari Dinas PU Kota Sibolga, termasuk ‎Kadis PU Sibolga, Marwan Pasaribu.

Dari 13 tersangka, 11 tersangka sudah dilakukan penahanan oleh penyidik Pidsus Kejatisu. Ke-11 tersangka sudah ditahan di Rutan Klas IA Tanjunggusta Medan, beberapa waktu lalu.

Lanjut Sumanggar menyebutkan pelaksanaan proyek rigit beton jalan ditemukan pelaksaan proyek tidak sesuai spesifikasi‎ dengan kontrak kerja.‎ Kemudian, pengerjaan dilakukan tidak sesuai waktu, ditentukan ‎yang tertuang pada kontrak kerja antara Dinas PU Sibolga rekanan.

"Dalam penyidikan kita pada kasus ini, ditemukan spesifikasi ‎tidak sesuai pada pajang dan lebar jalan yang dikejarkan. Kemudian, pelaksanaan kerja juga tidak sesua dengan waktu," ungkapnya.

Ia menambahkan dalam kasus ini, ditemukan kerugian negara sesuai dengan audit dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI wilayah Sumut, sebesar Rp 10 miliar.

"Sesuai dengan hasil audit BPK RI Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 10 Miliar dengan Alokasi dana dari APBD TA 2015 Pemerintahan Sibolga sebesar 65 Milar," katanya.