Irwan Nasir: Kades di Kepulauan Meranti Jangan Mudah Terprovokasi karena Uang

MERANTI- Bupati Meranti, Irwan Nasir, menyebutkan bahwa Kepala Desa (Kades) jangan terprovokasi dengan asutan lembaga di luar sistem yang menyebutkan Desa merupakan daerah Otonomi III.

Hal ini dikatakan Irwan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Manajemen Pemerintah Desa se Kabupaten Meranti di Hotel Grand Meranti, Jumat (2/2/2018) yang menghadirkan Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi, menjadi narasumber itu.

Irwan menjelaskan Alokasi Dana Desa (ADD), jelas Irwan, berasal dari dana perimbangan, dan mengenai jumlah yang diterima masing-masing desa dipengaruhi harga minyak. Jika harga minyak naik maka besarlah ADD, begitu juga sebaliknya.

Dalam membangun desa, ungkap Irwan, perlu satu persepsi antara Kades dan Pemerintah Daerah.

Hal ini ditekankan Irwan lantaran dia mendapat informasi dalam berbagai kesempat pertemuan, Kades diprovokasi oleh lembaga lainnya sehingga tidak perlu takut dengan camat dan sebagainya.

"Kades memang tidak perlu takut, namun hirarki kerjanya harus satu haluan dengan pihak kecamatan. Saya ingatkan desa bukan otonomi tinggkat III, sehingga mengatur desanya sendiri," ungkap Irwan.

Irwan meningatkan lagi, Kades jangan bermain dengan pihak luar di luar sistem. Sebab, jika bermasalah nantinya akan susah pemerintah daerah memberi perlindungan hukum.

'Kita harus satu persepsi, Kades jangan selingkuh karena uang. Harus sejalan dengan pemerintah daerah namun di belakang jangan main dengan lembaga di luar sistem," kata Irwan.***