Komite II DPD RI, Dorong Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

JAKARTA - Nelayan sebagai tulang punggung industri perikanan nasional memiliki fungsi yang penting, untuk itu kesejahteraan Nelayan merupakan hal utama yang harus diwujudkan, hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) di ruang rapat Komite II, Komplek Parlemen, Selasa (6/2/2018).

Dalam pembukaan rapat kerja, Pimpinan Rapat, Parlindungan Purba menyampaikan bahwa kesejahteraan Nelayan di berbagai wilayah di Indonesia masih belum sejahtera.

"Salah satu fokus utama kami dalam rapat kerja ini salah satunya terkait dengan kesejahteraan nelayan dimana masih banyak nelayan yang kurang sejahtera,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Senator Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaya menyatakan bahwa salah satu hal terpenting terkait kesejahteraan nelayan adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana tangkap ikan sehingga nelayan dapat dengan mudah melakukan pekerjaannya.

"Kurangnya infrastruktur ,sarana dan prasarana terutama di wilayah Kepulauan Riau agar lebih diperhatikan lagi sehingga kesejahteraan nelayan dapat lebih baik," ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, Matheus Stefi Pasimanjeku menyatakan bahwa banyak nelayan yang masih kurang fokus terhadap pekerjaannya yang disebabkan oleh keterbatasan dan kurangnya pengetahuan yang mereka miliki, untuk itu dibutuhkan pembinaan dari KKP.

"Namun karena banyak keterbatasan dan kurang dijangkaunya nelayan sehingga banyak nelayan yg memiliki profesi ganda. Untuk itu agar kementrian dapat membina mereka sehingga bisa lebih profesional lagi dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Agar juga dibuatkan lebih banyak balai - balai pembinaan,” tuturnya.

Permana Sari, Senator Kalimantan Tengah juga berharap bahwa adanya pembinaan bagi para nelayan terutama di wilayah Kalimantan Tengah yang masih bersifat tradisional.

"Harapan kami agar ada pembinaaan yang lebih, terutama untuk didaerah Kalimantan Tengah yang masih bersifat tradisional sekali. Ada gap antara program Pemerintah Pusat dengan Sumber Daya Manusianya sehingga Saya harap program dari Pemerintah Pusat lebih kepada masyarakat bukan bersifat pencitraan berupa slogan atau kampanye," harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Zulficar Mochtar menyampaikan bahwa KKP telah menyediakan sarana dan prasarana terkait peningkatan pengetahuan bagi para Nelayan baik berupa penyuluhan maupun fasilitas pendidikan.

"Terkait sarana dan prasarana pendidikan dan penyuluhan telah kami sediakan. Kami saat ini memiliki 5.700 Penyuluh lebih yang mengawal 37.000 kelompok. Dengan ini pendampingan kelompok kami harap akan lebih intensif lagi. Selain itu kami juga menyediakan beasiswa, dengan kebijakan minimal 46 persen merupakan anak - anak nelayan ataupun petambak. Untuk nelayan kami juga memiliki 9 pusat pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia. Semuanya gratis,” pungkasnya. ***