Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sebanyak 2.337 Peserta Bersaing Jadi Yang Terbaik di Lomba Kreativitas ACTION 2026
Umum
13 jam yang lalu
Sebanyak 2.337 Peserta Bersaing Jadi Yang Terbaik di Lomba Kreativitas ACTION 2026
2
Pieter Huistra Puas Performa PSS Sleman
Sepakbola
12 jam yang lalu
Pieter Huistra Puas Performa PSS Sleman
3
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Cerah Berawan
Metropolitan
18 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Cerah Berawan
4
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
Nasional
13 jam yang lalu
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
5
Taufan Hunneman Minta Polri Ungkap Sampai Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
13 jam yang lalu
Taufan Hunneman Minta Polri Ungkap Sampai Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
6
Catat Lima Laga Tak Terkalahkan, Java United di Trek Positif
Sepakbola
12 jam yang lalu
Catat Lima Laga Tak Terkalahkan, Java United di Trek Positif
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Anggota DPRK Bireuen: Data Penerima Rastra Harus Direvisi

Anggota DPRK Bireuen: Data Penerima Rastra Harus Direvisi
Perangkat dari 42 gampong di Kecamatan Jeumpa, Bireuen mengikuti Musrembang tingkat kecamatan, di kantor camat setempat, Kamis (14/2/2018). [Joniful Bahri]
Rabu, 14 Februari 2018 16:34 WIB
Penulis: Joniful Bahri

BIREUEN - Anggota DPRK Bireuen, Muchlis Rama mendesak pemerintah merevisi kembali data penerima bantuan sosial (bansos) beras keluarga sejahtera (rastra) 2018 menyusul banyak warga, di Kecamatan Jeumpa memprotes data, akibat tidak tepat sasaran.

Desakan itu menyahuti permintaan dan desakan dari perangkat di 42 gampong saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), di kantor Kecamatan Jeumpa, Bireuen, Kamis (14/2/2018).

“Kalau kita lihat data yang ada, bukan membantu warga miskin, justru data yang tidak valid ini akan menimbul polimik dan kesenjangan sosial di tangah masyarakat,” sebutnya.

Menurut anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, dinas sosial harus segara melakukan langkah mengantisipasi terjadinya gejolak, keributan yang dapat mengorbankan perangkat gampong.

“Revisi data penerima rastra diyakini masih bisa dilakukan Dinas Sosial melalui petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan petugas program keluarga harapan (PKH), sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” katanya.

Dari pertemuan pihaknya dengan pemerintah setempat, daftar KPM bansos rastra yang dikeluarkan Kementerian Sosial RI dengan merujuk pada Basis Data Terpadu (BDT) dari Biro Pusat Statistik (BPS) tersebut merupakan data lama.

Sekarang ini masih, tambah Muhclis Rama masih ada orang yang kaya, PNS, perangkat gampong dan warga yang pindah, masih saja tercatat dalam daftar KPM, penerima rastra di gampong-gampong, ini seharusnya tidak terjadi.

“Inilah peran dan tanggung jawab dinas melalui (TKSK), termasuk petugas di kecamatan, sehingga penyaluran bantuan rastra benar-benar tepat sasaran.

Musrembang Kecamatan Jeumpa tersebut, turut hadir Sekda, Zulkifli, sejumlah SKPK anggota DPRK  dapil Jeumpa dan Juli dan tokoh masyarakat setempat.

Editor:Kamal Usandi
Kategori:Ekonomi
wwwwww