Panwaslih Palas Gelar Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA

PALAS - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Padang Lawas menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara, Rabu (14/2/2018) dilapangan Merdeka Sibuhuan.

Kegiatan itu bertujuan untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palas Tahun 2018 yang berintegritas.

Hadir dalam kegiatan itu, Sekda Palas diwakili Kadis Kominfo Palas Marza Zennopa, Kabag Ops Polres Tapsel Kompol Jumanto, sejumlah pimpinan SKPD Palas, Pabung 0212 TS Mayor Inf S Pasaribu, Ketua KPU Syarifuddin Daulay dan anggota KPU Palas, serta tiga pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Palas, Ketua dan anggota Partai Politik, Panwascam se-kabupaten Palas, Ormas, Mahasiswa serta LSM, Forkopimda.

Kegiatan Deklarasi itu ditandai dengan penyampaian komitmen bersama Parpol dan Deklarasi, kemudian pelepasan Balon bersamaan burung merpati iDiujung kegiatan diadakan cap tangan deklarasi dari masing-masing Paslon, dan pimpinan Parpol.

Ketua panitia yang juga anggota Panwaslih Ahmad Faisal Nasution mengatakan, kegiatan merupakan tindak lanjut dari Surat Bawaslu RI Nomor :0177/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018, dan Surat Bawaslu Sumut Nomor :B-1002/K.Bawaslu Prov.SU/PM.00.01/02/2018.

“Perihal surat itu terkait pelaksanaan acara deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara, secara serentak diseluruh propinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyambut penyelenggaraan kampanye Pilgub, Bupati/wakil Bupati Tahun 2018,” jelasnya.

Kemudian, katanya, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PP pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

“Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengawasan kampanye pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota,” sebutnya.

Kapolres Tapsel AKBP M.Iqbal Harahap melalui Kompol Jumanto mengatakan, kehadiran para paslon dan pimpinan partai politik dengan niat tulus dan ikhlas bertujuan untuk menciptakan Pemikukada yang damai, menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Dia mengajak, seluruh lapisan masyarakat Palas untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan senang hati dengan menghindari politik uang, ataupun kegiatan lain yang melanggar hukum.

“Melalui pesta demokrasi tersebut, mari menciptakan keamanan, dan ketertiban serta kekondusifan, sehingga Pilkada Palas Tahun 2018 berintegritas berjalan lancar sesuai yang direncanakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pintanya.

Sekda Palas melalui Kadis Kominfo Marza Zennopa menyatakan, kegiatan deklarasi merupakan hari paling bersejarah dalam kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Palas.

Dia menyatakan, supaya seluruh lapisan masyarakat, penyelanggara pemilu dan penegak hukum untuk sama-sama menciptakan Pemilukada Palas yang bersih dari money politik dan politisasi sara, sehingga melahirkan pemimpin Palas yang benar-benar pilihan masyarakat.

“Janganlah kita jadikan kehidupan yang beragam ini sebagai perbedaan ditengah-tengah bersama, tetapi jadikanlah hal tersebut sebagai alat pemersatu didalam menciptakan kerukunan antar sesama sehingga kehidupan di Kabupaten Palas bisa aman tentram bebas dari konflik sosial,” ungkapnya.

Ketua Panwaslih Palas Abdul Rahman Daulay mengatakan, tantangan proses demokrasi semakin lama semakin dinamis, tantangan tersebut busa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pilkada yang berintegritas.

Dikatakan, Panwaslih Palas memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas Pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat. Aspek penyelenggara, kontestasi dan partisipasi adalah bagian penting dimana semua pihak terlibat berkontribusi terhadap tinggi rendahnya kualitas Pilkada.

“Diantara hambatan kualitas Pilkada adalah politik uang dan politisasi sara. Politik uang menjadi musuh kita bersama, karena praktis ini akab menciptakan potrnai tindakan korupsi dalam penyelenggaan pemerintah daerah,”sebutnya.

Dijelaskan, politisasi sara berpotensi mengganggu persaudaraan dalam NKRI khususnya di Kabupaten Palas, dan politik uang merupakan kerawanan yang terjadi dibanyak daerah pada Pilkada sebelumnya dan juga pada pemilu legislatif dan Pilpres 2014.

“Praktis bagi-bagi uang dan barang, seperti sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang,” ungkap Rahman.

Diterangkan, kerawanan aspek politik identitas didominasi oleh tingginya kerawanan pada indikator substansi materi kampanye dalam berbagaibbentuk dan media, adanya hubungan kekerabatan antara calon, dan substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media.

Untuk menghadapi tantangan tersebut kata Rahman Panwaslih Palas mengajak semua komponen bangsa khususnya pemangku kepentingan pemilu, untuk sama-sama mewujudkan pemilu bersih, berkualitas, dan menjungjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, yaitu kita bersama-smaa melakukan deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi sara Pilkada 2018 yang berintegritas.

"Melalui deklarasi ini, kita hendaknya menyampaikan pesan kepada pihak penyelenggara pemilu, partai politik, pasangan calon dan pemangku kepentingan secara bersungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk masyarakat Palas mewujudkan demokrasi yang berkualitas, tanpa praktik politik uang dan politisasi sara," tandasnya.