Panwaslu Kuansing Taja Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA pada Pilgubri 2018

TELUKKUANTAN - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA dalam pelaksanaan Pilgubri 2018.

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Panwaslu Kuansing, Rabu (14/2/2018) pagi dihadiri KPU Kuansing, Kejari Kuansing, Polres Kuansing, pimpinan partai politik, Panwascam se-Kuansing dan PWI Kuansing.

Menurut Mardius Adi Saputra, Ketua Panwaslu Kuansing, deklarasi ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pesta demokrasi yang aman, lancar dan bersih.

"Ikrar ini merupakan komitmen bersama yang menjadi kunci dalam menciptakan Pilkada bersih," ujar Mardius.

Selain menjaga keutuhan bangsa, lanjut Mardius, tujuan dari deklarasi tolak dan lawan politik uang adalah untuk menghindari politik transaksional.

Sementara itu, Bupati Kuansing yang diundang Panwaslu Kuansing tidak hadir. Bahkan, bupati tak mengutus perwakilannya. Kebetulan, bupati sedang melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan di Hulu Kuantan.

Ketidakhadiran perwakilan Pemkab Kuansing sempat disayangkan oleh Panwaslu dan KPU Kuansing. Seperti yang disampaikan Dedi Erianto, Komisioner KPU Kuansing. "Seharusnya, ada perwakilan Pemda di sini, sebagai bukti dukungan dalam mewujudkan Pilkada sehat."

"Baik KPU maupun Panwas, itu sama-sama penyelenggara, undang-undangnya juga itu," tambah Dedi. Tapi, dia memaklumi banyaknya kegiatan kepala daerah.

Dalam sambutannya, Dedi menyampaikan bahwa tugas Panwas lebih berat. Sebab, selain mengawasi kontestan dan tim sukses, Panwas juga mengawasi KPU.***