Selain Jalan, Tingginya Biaya Pendidikan Dikeluhkan Warga Pekanbaru, Syamsuar: Lebih Sedih dari Nonton Film India

PEKANBARU - Kondisi jalan yang berlumpur saat hujan dan berdebu saat panas dirasakan masyarakat Jalan Budi Bakti, RT 3 RW 3, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Selanjutnya soal biaya pendidikan yang masih tinggi masih ada Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau.

Dua point penting itu berulang-ulang kali disampaikan perwakilan masyarakat di Tenayan Raya dalam kampanye dialogis dengan Cagub Riau, Syamsuar, Kamis (15/2/2018) pagi menjelang siang.

Mirisnya lagi, kata Basri mewakili warga, untuk kondisi jalan rusak itu sudah berlangsung sejak Kota Pekanbaru ini ada. Anak-anak yang ke sekolah harus membungkus sepatunya dengan plastik saat jalan berlumpur.

Begitu juga hujan debu yang harus dihirup anak-anak dan masyarakat yang melintasi jalan Budi Bakti ini setiap harinya.

"Kampanyenya walikota Pekanbaru selalu saja menjanjikan pembangunan jalan ini. Kenyataannya hanya janji kampanye saja, jadi kami harapkan pak Syamsuar mencatat ini sebagai suatu janji yang mesti diprioritaskan saat menjadi Gubernur," kata Basri.

Mengenai pendidikan, lanjut warga lainnya, masih banyak terjadi pungli seperti pembelian buku LKS dan lain sebagainya.

Berbagai cara atau modus juga dibuat pihak sekolah agar tidak terlihat punglinya di lingkungan sekolah. Contohnya LKS itu dijual melalui warung yang ada di sekitar sekolah.

"Bahkan ada yang biaya komitenya mencapai Rp 250 ribu perbulan. Dan ini wajib dibayar untuk membantu pembayaran gaji guru honor. Ini yang memberatkan kami," kata Rina.

Selain itu juga, para Kader Posyandu yang sudah turut membantu mengurangi angka kematian bayi ini terkesan tidak diperhatikan. Honor 1 tahun hanya dibayarkan 5 bulan.

"Ibarat nonton film India yang sedih, ternyata lebih sedih lagi kondisi masyarakat di sini," kata Syamsuar dengan spontan saat mendengarkan keluhan masyarakat Sialang Sakti dan mencatatnya dalam agendanya.

Selanjutnya, masih kata Syamsuar, apa yang sudah warga Sialang Sakti sampaikan kepadanya dalam kampanye dialogis, akan menjadi catatan untuk diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat.

Dia menyebutkan akan perbaiki apa yang disampaikan masyarakat itu. "InsyaAllah saya tidak ingkar janji untuk memperbaiki ini. Karena kalau di Siak itu perda wajib belajar itu 12 tahun dan itu gratis. Makanya banyak anak-anak perbatasan yang sekolah ke Kabupaten Siak," ujar Syamsuar.***