Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pieter Huistra Puas Performa PSS Sleman
Sepakbola
22 jam yang lalu
Pieter Huistra Puas Performa PSS Sleman
2
Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Siap Digelar
Beladiri
11 jam yang lalu
Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Siap Digelar
3
Sebanyak 2.337 Peserta Bersaing Jadi Yang Terbaik di Lomba Kreativitas ACTION 2026
Umum
23 jam yang lalu
Sebanyak 2.337 Peserta Bersaing Jadi Yang Terbaik di Lomba Kreativitas ACTION 2026
4
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
Nasional
23 jam yang lalu
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
5
Taufan Hunneman Minta Polri Ungkap Sampai Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
23 jam yang lalu
Taufan Hunneman Minta Polri Ungkap Sampai Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
6
Catat Lima Laga Tak Terkalahkan, Java United di Trek Positif
Sepakbola
22 jam yang lalu
Catat Lima Laga Tak Terkalahkan, Java United di Trek Positif
Home  /  Berita  /  Sumatera Utara

Pembangunan Pasar Kampung Lalang Belum Jelas

Pembangunan Pasar Kampung Lalang Belum Jelas
Jum'at, 16 Februari 2018 12:02 WIB

MEDAN - Polemik pembangunan Pasar Kampung Lalang, Medan, tidak kunjung usai. Pasalnya, nasib para pedagang kian tidak menentu pasca pengosongan kios hampir setahun lalu akibat pembangunan pasar yang tidak jelas.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi D DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, meminta Pemko Medan untuk bersikap tegas terhadap pihak kontraktor (PT Budi Mangun KSO).

Menurutnya, pihak kontraktor tidak komitmen dalam kesepakatan yang telah dibuat bersama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi C dan D DPRD Medan pada pertengahan Desember 2017 lalu.

Dijelaskannya, dalam kesepakatan itu pihak kontraktor diberi tambahan waktu 90 hari untuk kembali membangun Pasar Kampung Lalang, pasca kontrak sebelumnya berakhir pada 24 Desember 2017 lalu.

Lalu pada kesepakatan itu juga, dalam 30 hari pasca perpanjangan waktu tersebut pihak kontraktor diberi progres pembangunan 30 persen. Jika tidak sesuai proges tersebut, maka kontrak akan dicabut.

"Namun hingga 24 Januari 2018 lalu tidak ada laporan ke kita perihal progres tersebut. Berdasarkan aduan para pedagang, progres 30 persen itu tidak ada," katanya.

Maka dari itu, dalam waktu dekat DPRD Medan akan memanggil sejumlah pihak untuk kembali menggelar RDP gabungan Komisi C dan D lanjutan untuk kembali membahas polemik tersebut.

"RDP lanjutan itu kita akan kembali panggil pihak-pihak terkait, seperti Dinas Perkim, kontraktor, pedagang, dan pihak lainnya," sebutnya.

"Jika dalam RDP nanti progres 30 persen tersebut tidak terpenuhi, maka kami meminta Pemko Medan bertindak tegas dengan memutus kontrak tersebut. Kasihan para pedagang sudah hampir setahun nasibnya tidak menentu," tegasnya.

Editor:wen
Sumber:analisa
Kategori:Sumatera Utara, Voli, Ekonomi
wwwwww