Sebanyak 6 Ribu Ton Beras Import dari Vietnam Dibongkar di Cilegon

Beras sebanyak 6 ribu ton ini sempat tertahan 3 hari di perairan Merak.

Setelah pihak Bulog Subdivre Tangerang melengkapi kekurangan dokumen, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak, mengizinkan beras impor itu mendarat di Pelabuhan Indah Kiat Cilegon, Banten.

Selanjutnya, kegiatan bongkar muat diawasi langsung pihak Bulog Subdivre Tangerang, Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean Merak, Balai Karantina Pertanian kelas II Cilegon, dan Kepolisian di pelabuhan Indah Kiat, Kota Cilegon, Rabu lalu (14/2/2018).

Pembongkaran dilaksanakan setelah sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pengecekan fisik oleh petugas BKP kelas II Cilegon untuk mewaspadai masuknya hama yang terbawa dari negara asal.

Hal ini juga dibenarkan Rahmat Kurnia, selaku koordinator fungsional karantina tumbuhan, pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon.

"Sebetulnya beras impor ini sudah di fumigasi oleh karantina negara asal, tetapi untuk mengantisipasi masih adanya hama yang terbawa kami kembali melakukan pengecekan. Yang sudah kelihatan secara fisik bagus kita izinkan dibongkar. Tapi ini kan belum semua, nanti kalau ada, akan kami stop kapal dan muatan kami bawa ke tengah untuk di fumigasi ulang," kata Rahmat.

Sedang Kasi Operasional Pelayanan Publik Sub Drive Tangerang, Heru Stadyanto, mengatakan, ribuan ton beras tersebut rencananya akan dibawa untuk disimpan sementara di pergudangan yang berada di wilayah Cikande, Banten.

"Pengirimannya ke gudang Bulog DBM Cikande. Telah kita siapkan tiga unit gudang untuk menampung beras ini," jelas Heru.

Proses bongkar muat ribuan ton beras pun ditarget akan rampung sebelum satu pekan. Setidaknya ada 50 truk berukuran besar untuk mengangkut beras impor ini, yang rencananya akan disimpan di area komplek pergudangan Bulog di Wilayah Cikande Kabupaten Serang.

Sebelumnya sempat diberitakan, kapal yang bertolak dari pelabuhan Ho Chi Minh City ini telah tiba di perairan Merak sejak Minggu (11/2/2018). Namun belum dapat dilakukan pembongkaran karena terganjal dokumen yang belum lengkap.***