Fadli Zon: Jangan Bebani Proyek Infrastruktur dengan Kepentingan Pencitraan Politik

JAKARTA - Peristiwa ambruknya pier head Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu) pada saat proses pengecoran, Selasa, 20 Februari 2018, mendapat sorotan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Terjadinya insiden kecelakaan kerja yang terjadi berturut-turut di sejumlah proyek pembangunan infrastruktur jalan di ibukota dan sekitarnya dalam lima bulan terakhir menurutnya harus dievaluasi secara serius oleh pemerintah.

"Kita tentu saja prihatin atas insiden yang mencelakai tujuh orang pekerja kemarin. Insiden tersebut terus terang sangat mengkhawatirkan, karena ini adalah insiden kesembilan dalam lima bulan terakhir. Kita kini patut bertanya, jika untuk keselamatan pekerja saja kontraktor tak bisa menerapkan ‘zero accident’, bahkan sudah berkali-kali terbukti terjadi kecelakaan, maka bagaimana kita bisa percaya jika infrastruktur yang sedang dibangun itu nantinya benar-benar aman saat telah digunakan," ujar Fadli Zon, Rabu (21/2/2018) di Komplek Senayan, Jakarta.

"Saya dengar pemerintah telah menyetop seluruh proyek elevated dan akan melakukan audit keselamatan pada seluruh pengerjaan konstruksi yang sedang berlangsung. Itu keputusan tepat. Jangan sampai ada lagi kecelakaan serupa. Sampai semuanya selesai diaudit dan dievaluasi, proyek infrastruktur yang bisa berisiko fatal sebaiknya dihentikan terlebih dahulu proses pengerjaannya" tandasnya.

Selain audit keselamatan, kata politisi Gerindra ini, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah proyek pembangunan infrastruktur ini tak boleh terlalu banyak dibebani kepentingan pencitraan.

Jadi kata Fadli, selesaikan sewajarnya saja, sesuai tuntutan teknisnya. Jangan main kebut, tapi kemudian mengabaikan aspek perencanaan dan keselamatan.

"Cukup proyek kereta bandara saja yang dipaksakan selesai dan kemudian terbukti bermasalah hingga memakan korban. Jangan sampai hanya demi mengejar kebutuhan pencitraan, semua proyek infrastruktur jadi dipaksakan penyelesaiannya. Sudah cukup sembilan insiden ini saja, jangan sampai terjadi insiden berikutnya," tukasnya.

"Saya paham pemerintah butuh etalase politik untuk menghadapi tahun politik 2019. Tapi sebaiknya pemerintah juga harus memahami bahwa jika tak dikerjakan dengan benar dan menghormati prosedur, berbagai proyek infrastruktur itu malah berbalik bisa jadi etalase buruk atas kinerja pemerintah selama ini. Jadi, target pembangunan infrastruktur ini seharusnya bukan hanya berhenti di kata ‘selesai’, tapi ‘selesai dengan kondisi bagaimana?’. Itu yang harus diperhatikan pemerintah dan sama-sama kita awasi," paparnya.

"Saya kira siapapun Presiden yang terpilih sesudah Reformasi harus bisa berpikir realistis. Gelar ‘Bapak Pembangunan’ itu sudah menjadi milik Pak Harto, tak mungkin direbut oleh orang lain, kecuali jika ingin berkuasa enam periode," tambahnya.

Jadi kata Fadli, mestinya pemerintah bekerja dengan ukuran realistis. Jangan mimpi membangun candi, cukup letakkan saja batu-batu pada tempatnya dengan benar. ***