Polri: Penyelenggara dan Pengawas Pilkada Jangan Coba-coba Curang

JAKARTA - Polri mengumumkan menangkap oknum penyelenggara dan pengawas Pilkada di Jawa Barat, baru-baru ini.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) M. Iqbal mengatakan, penangkapan itu merupakan pesan yang tegas kepada penyelenggara dan pengawas Pilkada di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan praktik kecurangan.

"Satgas Antipolitik Uang Mabes Polri beserta seluruh Polda akan terus melakukan ini. Jadi jangan coba-coba penyelenggara dan pengawas Pemilu melakukan praktik kecurangan. Ini komitmen kami dan ini buktinya," ujar Iqbal saat dijumpai di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (25/2/2018).

Iqbal mengatakan, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian telah menginstruksikan Satgas Antipolitik Uang, baik tingkat Mabes Polri atau tingkat Polda untuk terus mengawasi penyelenggara sekaligus pengawas Pilkada se-Indonesia agar tidak terjadi praktik kongkalikong.

"Satgas antipolitik uang dari Mabes dan seluruh Polda atas perintah Bapak Kapolri terus melaksanakan gerakan itu untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang dapat merusak tatanan demokrasi bangsa kita," ujar Iqbal.

Diberitakan, Satgas Antipolitik Uang Mabes Polri bekerja sama dengan Polda Jabar meringkus oknum penyelenggara dan pengawas Pilkada di Garut, Jawa Barat.

Meski demikian, Iqbal belum dapat mengungkapkan secara detail soal dugaan tindak pidana yang mereka lakukan.

"Saya tidak akan sebutkan detail dulu. Besok Kapolda Jabar akan ada konferensi pers resmi tentang hal ini," ujar Iqbal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum penyelenggara serta pengawas Pilkada yang dimaksud, yakni Ketua Panwaslu berinisial HHB dan salah satu Komisioner KPU Garut berinisial AS.

Keduanya diduga menerima suap untuk meloloskan salah satu bakal calon pasangan dalam Pilkada serentak di Kabupaten Garut 2018.

Kedua oknum itu saat ini sedang diperiksa secara intensif di Markas Polda Jawa Barat.