Mau Jadi Kepala Sekolah Harus Bayar? Ini Sikap DPRD Riau

PEKANBARU - Bagaimana jadinya kualitas sekolah di Riau jika pengangkatan kepala sekolah bukan berasal dari orang yang tidak berkompeten? Tentu ini akan menjadi persoalan serius, karena dunia pendidikan seharusnya munir menjalankan tugas pengabdian pada masyarakat.

Hal itulah yang menjadi keresahan pihak-pihak yang kini menangani pendidikan. Pasalnya, kasus ''siraman'' ini sudah melukai insan pendidikan yang seharusnya jadi teladan. '' Kita sudah mendengar, banyak sekali keluhan yang disampaikan ke DPRD Riau tentang pengangkatan kepala sekolah pakai ''siram'' ini. Kita akan segera selidiki kebenarannya,'' ujar Sekretaris Komisi V DPRD Riau Ade Agus Hartanto kepada GoRiau.com, Rabu, (28/2/2018).

Dikatakannya, persoalan ini harus segera diatasi karena jika ada pembiaran, bisa merusak institusi pendidikan daerah. Bagaimana kualitas sekolah bisa dipertahankan, jika untuk menempati sebuah jabatan seperti kepala sekolah harus bayar.

"Memang banyak sekali keluhan yang sudah disampaikan, termasuk tentang adanya pungutan - pungutan liar. Kita sekarang sedang selidiki untuk mendapatkan bukti - bukti yang autentik," ungkapnya.

Ade mengakui pihaknya memang sudah cukup sering mendengar keluhan seperti ini, sehingga berencana untuk segera membicarakan ini juga dengan dinas pendidikan. Bahkan, ia pernah mendapat informasi terkait surat elektronik (email) yang secara terbuka meminta sejumlah dana kepada calon kepala sekolah.

"Keluhan - keluhan ini bukan hanya sekali dua kali saja, tapi sudah sering juga kita terima, bahkan dulu pernah ada email dari salah seorang dinas pendidikan yang secara terang - terangan meminta uang kepada kepala sekolah. Ini yang harus kita segera cari kebenarannya, siapa pelaku yang meminta, siapa kepala sekolah yang di pungli, dan berapa jumlah uang punglinya, lalu kita bicarakan dan buka secara terang - terangan bersama dinas pendidikan," tuturnya.

Terkait pungutan liar yang terjadi, Ade menyatakan DPRD Riau mengambil sikap tegas untuk segera memberantas kasus ini agar tidak merajalela. Jika memang benar pungli itu terbukti, akan segera dilaporkan kepada pihak berwajib. "Sikap kita tegas ya, kalau ada buktinya, kita laporkan saja langsung kepihak yang berwajib," pungkasnya. ***