Batal Temui Ribuan Mahasiswa, Ini Alasan Anggota DPRD Riau..

PEKANBARU - Situasi mencekam yang mewarnai aksi unjuk rasa seribuan mahasiswa bersama masyarakat dan supir angkot Senin, (5/3/2018), tidak berhasil mendapat tanggapan dari anggota dewan secara tatap muka. Hal itu dikarenakan, situasi dan kondisi yang ricuh dan mencekam, sehingga aparat kepolisian dan dewan sepakat untuk mengurungkan niatnya menemui massa yang telah memasuki gedung DPRD Riau.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby saat dikonfirmasi melalui telepon seluler mengatakan, pihaknya memang telah siap sedia menemui massa saat masih berada diluar gerbang setelah sebelumnya melaksanakan rapat. Namun kemudian urung saat suara dobrakan pintu dan teriakan mahasiswa menggema didalam gedung dan memenuhi lantai dua DPRD Riau.

"Tadi kita ada didalam, sudah siap sedia mau menemui massa, kemudian kita dengar ada suara dobrakan pintu dan teriakan mahasiswa yang memasuki gedung. Kemudian pihak keamanan juga mengatakan situasi tidak kondusif, jadi demi kemanan kita jaga, kita batal menemui massa," ujar Suhardiman.

Suhardiman mengakui beberapa anggota dewan yang saat itu 'terjebak' didalam ruang komisi I, berjumlah 6 orang. Salah satunya adalah Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Suhardiman Amby, dan anggota komisi I.

"Kita ada 6 orang tadi, saya, dan ada juga Ketua Septina Primawati, dan perwakilan komisi I. Sebenarnya meskipun begitu, kita tidak patah semangat, kita tetap jalankan pengesahan perda itu walaupun ada demo atau tidak," ujarnya.

Suhardiman menjelaskan bahwa pagi sebelum aksi demo, sidang paripurna telah digelar membahas pengubahan pajak pertalite dan kelangkaan premium. Namun, kesepakatan masih dalam tahap rencana merevisi Perda tanpa pembentukan badan musyawarah (banmus).

Maka, jika tanpa melalui banmus, pengesahan yang bisa memakan waktu berbulan - bulan dapat dipersingkat menjadi tidak sampai sebulan.

"Baru persetujuan bahwa propemperdanya dimasukkan tahun ini di paripurna tadi, kemudian kamis nanti diparipurnakan lagi, lalu membentuk pansus yang bisa bekerja seminggu lalu memberikan laporan pansus terkait pasal yang akan diubah. Kalau pansusnya bekerja dengan serius, karena cuma dua pasal, lima hari saja selesai itu," tuturnya.

Suhardiman juga berjanji pihak DPRD Riau akan tetap bekerja dengan semangat untuk menurunkan pajak pertalite, yang selama ini menjadi keluhan masyarakat luas. Ia juga berharap aksi seperti ini tidak lagi terjadi, karena pihaknya tetap bekerja mengatasi masalah bbm ini, kendati tidak ada tekanan aksi demo yang hari ini berlangsung.

"Kita tetap bekerja dan kita sekarang ini selalu melakukan yang terbaik untuk memproses pengubahan Perda tentang bbm ini agar lebih cepat. Jadi tanpa ada demo ini kita sudah bekerja," paparnya. ***