BNK Kampar 'Mati Suri', Para Honorer Minta Hearing

BANGKINANG - Para honorer Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar minta hearing ke DPRD Kampar. Permintaan hearing ini karena mereka menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar tidak menanggapi persoalan BNK yang sudah mati suri beberapa bulan belakangan ini.

"Iya kami sudah mengajukan surat permintaan hearing ke DPRD Kampar melalui komisi II. Karena kami menilai Pemkab Kampar hingga hari belum memberikan kepastian membayar gaji kami selama 7 bulan pada 2017 lalu, dan seperti apa kelanjutan nasib kami di BNK Kampar," sebut salah seorang honorer BNK yang tidak mau namanya dituliskan, Selasa (5/3/2018).

Hendra, warga Kampar menyesalkannya kondisi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar yang saat ini mati suri, alias tidak berfungsi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar segera mengaktifkan kembali.

Karena menurut Hendra, lembaga seperti BNK sangat dibutuhkan disebuah daerah, apalagi daerahnya yang luas seperti Kabupaten Kampar.

"Daerah kita (Kabupaten Kampar, red) adalah daerah yang sangat luas dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau. Oleh karena itu, Pemkab Kampar seharusnya tidak mengabaikan lembaga seperti BNK ini," tegas Hendra.

Sementara itu anggota DPRD Kampar Komisi II, Hanafiah mengaku belum sepenuhnya mengetahui persoalan BNK Kampar. Dia juga mengatakan siap menampung aspirasi para honorer BNK Kampar.

"Kita belum mengetahui betul seperti apa persoalan BNK Kampar ini. Ya kalau dia minta hearing, kami dari wakil rakyat komisi II, siap menyambut kedatangan mereka dan menampung aspirasinya," singkat politikus PDI Perjuangan ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, para BNK ini menuntut honornya selama tujuh bulan pada 2017 lalu. Dan ingin mengetahui kejelasan BNK Kampar pada 2018 ini. ***