Bargaining Riau 2019 Tergantung Perebutan Sumber Daya Alam

SELATPANJANG - Menurut Pakar Lingkungan DR Elviriadi MSi, sejak orde baru (Orba), Provinsi Riau sudah kehilangan momentum dalam merebut potensi lingkungan dan sumber daya alamnya. Hal itu berdampak pada kerusakan alam dan deforestasi yang memiskinkan masyarakat dan bargaining politik terhadap pusat amat rendah.

Demikin diungkapkan pakar lingkungan Riau, DR Elviriadi MSi saat berbincang-bincang dengan GoRiau, Sabtu (10/3/2018).

Kata Elviriadi, di tahun politik 2018 - 2019, para cerdik pandai negeri ini diharapkan segera merancang strategi untuk merebut kembali hak-hak hutan tanah pribumi.

"Melayu harus jadi tuan di rumah sendiri," katanya.

Diceritakan Elviriadi, setidaknya orang Riau pernah berani merebut hak ekonomi berbasis SDA sebanyak dua kali. Pertama, tahun 1998 ketika mahasiswa berguling di jalan menyetop mobil Caltex sehingga dapatlah CPP Blok dan PT Bumi Siak Pusako. Kedua, Kongres Rakyat Riau yang sebulat tekad memilih opsi Riau Merdeka karena mandi limbah tiap hari dan bayi gosong di Desa Tolan Baru akibat konflik lingkungan.

"Saya ingat betul semua peristiwa itu karena ikut sebagai pelaku sejarah bersama kawan-kawan aktivis dan Prof Tabrani Rab," ungkap dosen UIN Suska Riau itu lagi.

Sebaiknya, sambung Elv, momen Pilkada ada kontrak politik dengan Cagubri soal komitmen ekologis, skema resolusi konflik agraria, dan hak-hak masyarakat adat yang ditelantarkan pemerintah daerah selama ini.

Masyarakat Riau juga harus merebut kembali hutan tanah yang telah habis HGU-nya (perusahaan), atau HPH yang terlantar, serta izin bermasalah. Terutama mengambil peluang hutan adat, hutan desa, dan seterusnya dengan menggesa pemprov dan pemkab memberi rekomendasi.

"Dengan demikian daya dukung-daya tampung Tata Ruang Riau terpenuhi dengan harapan RTRW segera disahkan," ujarnya.

Disampaikan Elv juga, publik masih ingat bagaimana Menteri Siti Nurbaya telah mencabut dua izin perusahaan, salah satunya PT Hutani Sola Lestari. Tapi siapa yang menduduki bekas lahan itu sekarang,? Lagi-lagi birokrasi dan masyarakat Melayu Riau lengah.

"Maka, bargaining politik Riau dalam Pilgub dan Pilpres sangat tergantung pada inisiatif segar para pemangku negeri untuk mengambalikan hutan tanah Melayu ke anak kemanakannya," ungkap pria bertubuh tambun asal Kepulauan Meranti itu di akhir bincang-bincang. ***