Beri Pelatihan tanpa Bantuan Alat, Dinas Perindustrian Riau Ibarat 'Jual Kecap'
![]() |
| Ilustrasi (internet) |
Penulis: Winda Mayma Turnip
DPRD Riau menyesalkan pelatihan - pelatihan usaha yang selama ini diberikan Dinas Perindustrian ini kepada masyarakat. Hal itu menyebabkan pelatihan yang selama ini diberikan terkesan sia - sia karena tidak dapat diaplikasikan.
Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Riau Mansyur, Senin, (12/3/2018), ini harus menjadi perhatian bagi dinas perindustrian dalam mengupayakan keterampilan masyarakat untuk mensejahterakan.
"Yang ada itu pada umumnya adalah pelatihan - pelatihan, angkanya hanya itu saja, ada Rp100 juta dsb. Sementara bantuan kepada masyarakat seperti mesin - mesin yang sebenarnya harganya relatif kecil, tidak ada dilaksanakan’’.
Namun, dari pihak dinas perindustrian sendiri menyatakan bahwa batuan - bantuan tersebut terkendala oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 dan Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hibah dalam bentuk barang dan jasa dapat diberikan kepada lembaga atau kelompok masyarakat jika sifatnya nirlaba. Sayangnya, dalam bidang perindustrian permendagri tersebut menjadi kendala.
"Kita ada permendagri yang menyatakan bahwa hibah barang atau jasa dapat diberikan kepada lembaga masyarakat, atau kelompok masyarakat yang bersifat lembaga. Tetapi menjadi kendala bagi kita, karena diperindustrian tidak ada yang sifatnya nirlaba," papar Kepala Dinas Perindustrian Asrizal kepada GoRiau.com.
Untuk itu, dalam hearing yang dilaksanakan hari ini, Mansyur telah menyarankan agar hal ini segera dikonsultasikan kepada kementrian perindustrian. "Kita sarankan tadi, bagaimana jika dikonsultasikan kepada kemendagri, supaya bisa dibuatkan peraturan tersendirinya, agar dibolehkan," ujar Mansyur.
Menjawab saran tersebut, pihak dinas perindustrian menyatakan bahwa sebelumnya juga telah mendiskusikan hal itu bersama kemendagri. Meminta payung hukum, agar dinas perindustrian dapat memberikan hibah dalam bentuk barang atau jasa tersebut.
"Kemarin kita sudah konsultasikan kepada kemendagri, kita minta solusi dibuatkan payung hukum agar pihak dinas perindustrian bisa memberikan hibah kepada masyarakat," ujar Asrizal. ***













