Ketua DPD RI Akan Tindaklanjuti Persoalan PHK 3.000 Karyawan Freeport

JAKARTA - Ketua DPD RI Oesman Sapta menerima kunjungan dari rombongan PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, Freeport telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 3.000 karyawan lebih. Hingga sampai sampai saat ini permasalahan tersebut belum menemukan titik temu.

"Kita harus mencari titik temu permasalahan ini. Bagaimanapun yang diberhentikan saudara kita yaitu anak bangsa. Kita harus memikirkan mereka dan keluarganya," ucap Oesman Sapta didampingi Anggota DPD RI asal Papua Pdt. Carles Simaremare dan Wakil Ketua Komite III Delis Julkarson Hehi di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Oesman Sapta juga berencana akan malakukan kunjungan ke Papua untuk mencari tahu permasalahan ini. "Kita berencana akan ke Papua, nanti kita akan undang karyawan yang melakukan mogok kerja dan perusahaan," ujar dia.

Sejauh ini, lanjutnya, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian penuh kepada rakyat Papua. Namun permasalahan ini juga harus ada campur tangan dari Presiden RI.

"Presiden juga sudah membantu rakyat Papua, dia sudah luar biasa berpihak kepada Papua. Namun jangan sampai persoalan ini dipolitisasi," tegas senator asal Kalimantan Barat itu.

Dirinya juga berharap di Papua ada penunjang perekonomian yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Oesman Sapta mencontohkan pabrik semen, selama ini semen selalu didatangkan dari Jawa.

"Padahal di Papua juga ada semen, namun kenapa tidak kita bangun saja pabriknya. Jadi pekerjaan itu bukan hanya ekspor namun ada pembangunan untuk Papua," tukasnya.

Sementara itu, VP, Corporate Communication PT Freeport Indonesia Riza Pratama menjelaskan bahwa pihaknya mengklarifikasi isu yang beredar terkait pemecatan 8 ribu karyawan Freeport.

"Yang ada 3274 karyawan yang mangkir tidak masuk dalam beberapa minggu," papar dia.

Ia menilai ada proses transisi Freeport setelah adanya larangan ekspor. Dimana ada perubahanan transisi dari tambang bahwa ke tambang atas.

"Jadi kita bukan melakukan pemecatan. Pada bulan April tahun lalu telah terjadi mogok kerja atas dukungan solidaritas sesama pekerja. Alasan itu yang menyebabkan hal ini terjadi," kata Riza.

Riza menambahkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah atas 3 ribu PHK dan membuat kesepakatan. Atas kesepakatan itu, mereka boleh mengambil uang pensiunannya namun mereka masih menyatakan dirinya mogok kerja.

"Ini yang telah kami lakukan. Dengan begitu mereka bisa melanjutkan kehidupannya," lontarnya. ***