Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pieter Huistra Puas Performa PSS Sleman
Sepakbola
19 jam yang lalu
Pieter Huistra Puas Performa PSS Sleman
2
Sebanyak 2.337 Peserta Bersaing Jadi Yang Terbaik di Lomba Kreativitas ACTION 2026
Umum
20 jam yang lalu
Sebanyak 2.337 Peserta Bersaing Jadi Yang Terbaik di Lomba Kreativitas ACTION 2026
3
Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Siap Digelar
Beladiri
8 jam yang lalu
Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Siap Digelar
4
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
Nasional
20 jam yang lalu
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
5
Taufan Hunneman Minta Polri Ungkap Sampai Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
20 jam yang lalu
Taufan Hunneman Minta Polri Ungkap Sampai Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
6
Catat Lima Laga Tak Terkalahkan, Java United di Trek Positif
Sepakbola
19 jam yang lalu
Catat Lima Laga Tak Terkalahkan, Java United di Trek Positif
Home  /  Berita  /  Badminton

DPRD Pelalawan Bidik Izin Operasional PMKS PT MAS

DPRD Pelalawan Bidik Izin Operasional PMKS PT MAS
Komisi II DPRD Pelalawan, saat sidak pengolahan limbah PMKS PT MAS, Senin (12/3/2018).
Selasa, 13 Maret 2018 11:20 WIB
Penulis: Farikhin
PELALAWAN - Komisi I DPRD Pelalawan mempertanyakan perizinan yang dimiliki oleh PT Makmur Andalan Sawit (MAS), terkait izin operasional Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS).

Komisi I DPRD Pelalawan akan melakukan pemanggilan terhadap pihak managemen perusahaan dan pejabat terkait guna memperjelas persoalan tersebut.

"Kita ingin mengetahui, seperti apa perizinan yang mereka miliki. Untuk mengetahuinya, tentu kita panggil pihak perusahaan dan dinas terkait," terang Sekretaris Komisi I, H Abdullah, Selasa (13/3/2018).

Menurut Abdullah, setiap PKS wajib memiliki izin dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 sebagaimana perubahan dari UU No 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dari Menteri Lingkungan Hidup.

Demikian juga untuk Izin usaha industri PKS tersebut, wajib dimiliki perusahaan sesuai aturan UU No 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.

"Aturan ini sudah jelas, telah diatur denda berikut sanksinya bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Abdullah menegaskan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dianggap perlu. Selama ini perusahaan yang berlokasi di Desa Dusuntua, Kecamatan Pangkalan Lesung tersebut kerap dituding melakukan pencemaran Sungai Kerumutan.

"Kami akan segera mengatur jadwal untuk memanggil manajement PT MAS untuk kita mintai penjelasan. Kita minta mereka mengklarifikasi segala perizinannya," tandasnya, kapada GoRiau.com.

Sebagai informasi tambahan. Komisi II DPRD Pelalawan telah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pengolahan limbah PMKS PT MAS, Senin (12/3/2018).

Sejumlah fakta ditemukan. Terdapat belasan kolam pengolahan limbah. Meski begitu, terlihat sangat mengkhawatirkan kondisi kolam pengolahan limbah yang sewaktu-waktu bisa meluap jika terjadi curah hujan cukup tinggi.

Hal ini diperparah dengan posisi kolam pengolahan limbah yang berada di tempat lebih tinggi tanpa tanggul penahan. Sewaktu-waktu kolam pengolahan limbah bisa meluap.

Tak jauh dari kolam pengolahan limbah terdapat Sungai Kerumutan sehingga potensi pencemaran sungai cukup tinggi.***

Kategori:PON, Riau, Badminton
wwwwww