Jadi Tersangka Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif, Mantan Kadishut Kampar dan Anak Buahnya Diduga Rugikan Negara Rp3 Miliar Lebih
 |
| Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Gidion Arif Setiawan saat ekspose kasus Korupsi Dishut Kabupaten Kampar, Selasa siang di kantornya (Foto: Chairul Hadi) |
Selasa, 13 Maret 2018 11:48 WIB
Penulis: Chairul Hadi
Penulis: Chairul Hadi
PEKANBARU - Mantan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Kampar berinisial MS dan anak buahnya DG (Bendahara saat itu, red) diserahkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau ke kejaksaan (Tahap II), Selasa (13/3/2018) siang.
Proses pelimpahan dan penyerahan tersangka serta barang bukti ini dilakukan Polda Riau setelah kejaksaan menyatakan berkasnya lengkap, dan bisa maju ke persidangan. Keduanya diduga melakukan Korupsi terhadap anggaran perjalanan dinas dalam daerah.
Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Gidion Arif Setiawan didampingi Kasubdit III AKBP Dasmin Ginting menjelaskan, selain menyerahkan kedua tersangka, pihaknya juga menyertakan sejumlah barang bukti, antara lain berupa dokumen terkait kasus tersebut.
"Perkaranya dugaan Korupsi terhadap anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan DPPASKPD (Tahun 2015, red). Setelah proses penyidikan dan penghitungan kerugian negara oleh BPKP, itu (Kerugian Negara) sebesar Rp3 miliar lebih," ulas Kombes Gidion di kantornya.
Modusnya ada empat, pertama penerbitan surat perintah pembayaran tidak sesuai ketentuan/prosedur, serta tidak dilengkapi dengan kelengkapan dokumen. Kemudian penyerapan dana untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah yang diduga fiktif.
Selanjutnya, pemotongan dana perjalanan dinas serta pertanggung jawabannya yang tidak sesuai realisasi. Uang sebesar itu, terang Direktur Reskrimsus Polda Riau, dipakai para tersangka untuk keperluan pribadi. "Ya, untuk keperluan pribadi," jawabnya kepada GoRiau.com.
Atas perbuatannya ini, kedua tersangka terancam dijerat Pasal 2 Junto Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah sesuai UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi, dengan ancaman 20 tahun penjara.
Gidion memastikan, penyidikan hanya sampai pada dua orang tersangka ini. Artinya, tidak ada penambahan tersangka baru yang diduga terlibat dalam 'lingkaran' Korupsi tersebut. ***
