Rencana Putuskan Kontrak Chevron di Riau Ternyata Belum Ada Persiapan

PEKANBARU - Rencana pemutusan kontrak kerja PT Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2021, sehingga minyak bumi yang selama ini dikeruk pihak luar itu dapat dikelola untuk kesejahteraan daerah sendiri sepertinya belum mengambil langkah maju. Nyatanya, sampai saat ini belum ada persiapan secara teknis yang jelas dalam memperjuangkan harapan itu.

Dikonfirmasi kepada Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman oleh GoRiau.com, Rabu, (14/3/2018), hal itu juga belum dibahas oleh dewan dengan pihak - pihak yang terkait. Namun, ia mengaku telah membicarakan hal itu kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam satu pertemuan, yang kemudian mempertanyakan persiapan apa saja yang sudah dilakukan. Noviwaldy mengaku belum ada persiapan yang dilakukan dan pertanyaan mentri tersebut masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Riau.

"Dari dewan belum ada pembicaraan dengan pihak - pihak yang terkait. Tapi pertemuan saya dengan Pak Mentri Jonan di Paris, sudah saya minta supaya dikelola oleh daerah, tapi ditanya apa kesiapannya, saya harus menjawab secara teknis tetapi belum tahu mau jawab apa," ujarnya.

Noviwaldy sendiri menyatakan pandangannya terkait rencana yang sudah diumbar ke media massa itu seharusnya dipikirkan matang - matang agar kelak berjalan tanpa kendala. Seperti persiapan - persiapan yang harusnya sudah 'tersusun' rapi.

"Kita semangat kalau kita siap, itu yang saya bilang beberapa kali, kita persiapkan dulu SDM kita, kemampuannya, struktur permodalannya, dan konsep kerjanya. Jangan nanti blok ini diambil, kemudian malah jadi tidak menguntungkan. Kalau sudah siap semua baru kita berminat mengambil itu," jelasnya yang mengaku hal ini sudah dibicarakan kepada Pemprov Riau.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dirangkum GoRiau.com, rencana mengakhiri kontrak PT Chevron ini dikemukakan oleh bidang perekonomian DPRD Riau beberapa waktu lalu. Dikarenakan, dari puluhan tahun perusahaan tersebut mengebor minyak bumi di Riau, hanya memberikan 16 persen dari pendapatan kotor Chevron.

Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby, jika pengelolaan minyak langsung dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan lebih menghasilkan untung yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

"Sudah 72 tahun Indonesia merdeka, dan minyak bumi kita di Riau ini dikelola oleh Chevron, kita cuma dapat berapa? Yah kalau bisa, sebelum habis, biarlah kita minta setelah habis kontrak Chevron 2021 nanti tak usah dilanjut lagi, biar kita kelola sendiri supaya hasilnya mampu mensejahterakan masyarakat kita," paparnya. ***