Soal Pergantian Mahyudin dari Kursi Pimpinan MPR, Zulkifli Hasan Masih Tunggu Surat dari Golkar

JAKARTA - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menegaskan, bahwa dirinya secara resmi baru menerima satu surat terkait penambahan pimpinan MPR RI.

Surat tersebut kata dia, baru dari fraksi PDIP yang mengusulkan nama Ahmad Basarah.

Soal penambahan pimpinan, sesuai dengan UU MD3 yang sudah selesai, saya barusan terima surat dari PDI Perjuangan yang resmi megusulkan pak Ahmad Basyarah," ujar Zulkifli Hasan saat menggelar diskusi dengan wartawan parlemen di Nusantara III.

Jadi kata dia, untuk nama-nama lain selain Ahmad Basarah, Zulkifli mengaku belum mengetahuinya. "Tadi saya sudah cek ke pak Sekjen MPR, kebetulan beliau juga hadir disini, itu belum ada yang lain. Masih pak Basarah saja," tandasnya.

"Kita juga mengadakan rapat pimpinan dan sudah memutuskan akan melakukan rapat gabungan (RAGAB) pada hari Rabu (21/1/2018) Jam 13.00 WIB, jadi kita harapkan besok siang semua surat sudah masuk," tukasnya .

Ketika ditanya soal pergantian nama Mahyudin yang juga bakal digeser posisinya dari Wakil Ketua MPR oleh Fraksi Golkar, Zulkifli juga menegaskan, dirinya belum menerima suratnya secara langsung.

"Soal Golkar dan Bapak Mahyudin, saya hari ini khusus datang ke MPR. Saya mengecek surat kepada Sekjen MPR, dan ternyata belum ada surat permohonan apapun terkait dengan wakil ketua MPR dalam hal ini bapak Mahyudin," tegasnya.

Untuk itu, dirinya mengaku enggan berkomentar. "Memang saya dijadwalkan akan bertemu ketua Umum Golkar jam 14.00 WIB nanti, tetapi agendanya tentu soal perkembangan politik dan lain-lain, jadi soal pak Mahyudin saya tak komentar dulu," tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menyatakan bakal membela haknya untuk tetap menduduki jabatan Wakil Ketua MPR.

DPP Golkar sebelumnya memutuskan menerima usulan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menjadi Wakil Ketua MPR menggantikan Mahyudin.

Mahyudin menyinggung aturan Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dalam UU tersebut, Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Pimpinan MPR diberhentikan sebagaimana dimaksud apabila diberhentikan sebagai anggota DPR atau anggota DPD atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan MPR.

Sehingga, menurut Mahyudin, meski partai menginginkan pergantian, hal itu tak bisa terjadi jika tidak memenuhi syarat tersebut.

"Saya tidak mau berkonflik. Tapi saya akan membela diri dan hak saya. Partai Golkar kan bukan punya Pak Airlangga sendirian, milik semua termasuk saya," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Ia membantah pernyataan Airlangga yang menyebut dirinya sudah setuju dengan rencana pergantian Wakil Ketua MPR. Mahyudin menegaskan belum menyetujui rencana pergantian tersebut.

Ia mengaku, diberi tahu alasan pergantian dirinya di Pimpinan MPR sebagai upaya penyegaran dan rotasi biasa serta dirinya tengah disiapkan untuk jabatan lain seperti menteri. Namun, menurut dia, bukan itu alasan sesungguhnya.

"Dia (Airlangga) bilang cuma rotasi, penyegaran, supaya Pak Mahyudin banyak jabatan. Jadi kalau nanti yang akan datang mau dipromosikan ke menteri gampang. Kan omong kosong aja yang begitu," kata Mahyudin.

Ia menyatakan, rumor yang beredar justru menunjukan pergantian Wakil Ketua MPR ini merupakan bargaining antara Airlangga dengan Titiek agar putri Presiden Suharto itu tak maju sebagai Ketua Umum Golkar di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kemarin.

"Bahwa ada rumor (waktu munaslub) bergaining politik. Mbak Titiek mau maju (jadi Ketua Umum Golkar). Airlangga pengennya aklamasi, supaya (Mbak Titiek) tidak maju, bargainingnya begitu," lanjut Mahyudin.

Sebelumnya, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyetujui usulan pergantian wakil ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar.

Nama Titiek Soeharto diusulkan menjadi wakil ketua MPR menggantikan Mahyudin.

"Rapat pleno tadi salah satunya menyetujui pergantian wakil ketua MPR kepada Titiek Soeharto," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

Ace mengatakan, pergantian tersebut merupakan aspirasi dari sejumlah kader Partai Golkar yang menginginkan adanya keterwakilan perempuan di pimpinan MPR.

"Ini hanya pergantian biasa-biasa saja di dalam Partai Golkar, di samping memang ada aspirasi bahwa pimpinan MPR mesti ada perempuan juga," kata Ace.

Ia memastikan usulan pergantian tersebut tidak akan menimbulkan konflik di internal partai. Sebab, kata dia, Airlangga telah berbicara dengan Mahyudin.

Mahyudin, kata Ace, telah memahami alasan partai terkait pergantian posisinya sebagai wakil ketua MPR.

"Ketum sudah berbicara dengan Pak Mahyudin. Pak Mahyudin bisa memahami apa yang menjadi alasan partai meminta kepada beliau untuk mendapatkan penugasan lain," ujar Ace. ***