Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Temui Prabowo di Istana, Sampaikan Niat Mundur dari Posisi Wapres
Nasional
20 jam yang lalu
Gibran Temui Prabowo di Istana, Sampaikan Niat Mundur dari Posisi Wapres
2
Puan Tolak Berandai Soal Kursi Wapres, Pakar BRIN Sebut Penggantian Tergantung Presiden
Umum
21 jam yang lalu
Puan Tolak Berandai Soal Kursi Wapres, Pakar BRIN Sebut Penggantian Tergantung Presiden
3
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
17 jam yang lalu
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
4
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
17 jam yang lalu
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
5
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
Umum
15 jam yang lalu
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
6
Manajemen Garudayaksa FC Beri Waktu Libur Momen Jeda FIFA Matchday
Sepakbola
18 jam yang lalu
Manajemen Garudayaksa FC Beri Waktu Libur Momen Jeda FIFA Matchday
Home  /  Berita  /  Badminton
Kasus Legalisir Ijazah JR Saragih

Kemungkinan Ada Tersangka Baru Kata Bawaslu Sumut

Kemungkinan Ada Tersangka Baru Kata Bawaslu Sumut
Selasa, 20 Maret 2018 10:32 WIB

MEDAN - Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan tidak menampik kemungkinan adanya penambahan tersangka baru atas dugaan pemalsuan legalisir ijazah yang diserahkan JR Saragih mendaftar sebagai calon gubernur (cagub) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut).

"Mungkin ada tersangka lain, kalau ada keterangan tambahan," kata Syafrida yang diwawancarai usai pemeriksaan JR.

Terkait pemanggilan JR ini, Syafrida mengatakan, Bupati Simalungun itu diperiksa seputar penggunaan dokumen yang ia serahkan saat mendaftar ke KPU Sumut. Namun ia mengaku tidak mengetahui persis jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik pada JR.

"Saya totalnya belum mendapatkan informasi penyidik. Kalau melihat dari waktu pemeriksaan, mungkin 10-15 pertanyaan seputar dugaan pelanggaran yang dilakukan JR. Dan dokumen yang digunakan beliau," ungkapnya.

Lantas tidakkah pemeriksaan ini membutuhkan izin dari Mendagri mengingat status JR sebagai Bupati?

"Ini bukan tindak pidana umum. Ini merupakan tindak pidana pemilihan, yang masa penanganannya terbatas 14 hari kerja. Jadi sangat dibatasi waktunya. Karena Jr mendaftar sebagai warga Sumut, bukan sebagai Bupati Simalungun," jelasnya.

 

Editor:wen
Sumber:medanbisnis
Kategori:Sumatera Utara, Badminton, Metropolitan, Beladiri, PON
wwwwww