Kedok Miras Oplosan Terbongkar, DPRD Minta Pihak Berwenang Razia Menyeluruh

PEKANBARU - Baru - baru ini aparat kepolisian berhasil membongkar bisnis minuman keras (Miras) oplosan di Pekanbaru, Provinsi Riau. Usaha ilegal ini diperkirakan sudah berdiri selama empat bulan dan telah memproduksi ribuan botol miras berbahaya.

Menanggapi hal itu, DPRD Riau meminta hal agar hal ini menjadi perhatian pihak - pihak terkait, seperti kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perizinan. Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrahman kepada GoRiau.com, (21/3/2018), menghimbau pihak - pihak yang berwenang melakukan razia secara menyeluruh, terutama di daerah yang terindikasi.

"Kita ingin ini menjadi perhatian pihak - pihak terkait, diperizinan kota, kepolisian, dan Satpol PP, karena kalau sudah ditemukan seperti itu, pasti peredarannya juga sudah tinggi. Kita sebagai masyarakat meminta, coba dilakukan pengecekan, misalnya disepanjang jalan Juanda, terutama di daerah yang terindikasi ada mirasnya," ujarnya.

Taufik menjelaskan, penjualan miras harusnya memiliki izin dagang, dan ada batasan bagi kandungan alkohol yang boleh dijual. Sementara miras oplosan yang sudah pasti tidak berizin dan mengandung zat - zat serta kandungan alkohol yang mungkin tidak dapat 'ditolerir' oleh tubuh, sehingga harus ditertibkan.

"Pada prinsipnya penjualan miras itu harus ada izinnya, dan harus sesuai dengan aturan mengenai batasan tingkat alkohol yang bisa dikonsumsi. Misalnya seperti disupermarket, atau toko - toko, harus dipastikan ada tidak izin dagangnya," paparnya.

"Kalau yang oplosan ini kita tidak tahu berapa kadar alkoholnya, dihirup saja mungkin bisa mabuk kita, tambah lagi ada zat - zat yang tidak seharusnya kita konsumsi. Makanya kita minta ini ditindak, kan banyak aparat terkait kita yang saya yakin dapat maksimal menindaknya," tambahnya lagi.

Selain itu, Taufik juga setuju bahwa peredaran miras oplosan ini akan mengancam masyarakat dari segala sisi, seperti ketahanan negara, kesehatan masyarakat dan sebagainya. Untuk itu, diharapkan pihak yang disebutkannya dapat secara tegas melakukan penertiban sesuai dengan prosedurnya, yang juga telah ditetapkan pada perda tentang miras.

"Saya kira perda tentang miras di kota juga ada, tentang wewenang Satpol PP untuk melakukan penertiban dan penarikan produk, tinggal tindakan tegas mereka saja untuk menertibkan," pungkasnya. ***