APBA 2018 yang Telah Disahkan Mendagri Harus Tetap Dikawal

BIREUEN - Rancangan peraturan gubernur (Pergub) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2018 dengan pagu sebesar Rp15,1 triliun yang telah disahkan  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) wajib dikawal bersama.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi IV DPR Aceh, Samsul Bahri Ben Amiren atau akrab disapa Tiyong dalam rilisnya kepada GoAceh, Kamis (22/3/2018).

''Sesuai ketentuan yang berlaku Rancangan Pergub tinggal ditetapkan (ditanda tangani) oleh Gubernur untuk menjadi Pergub. Setelah Pergub ditetapkan, maka APBA 2018 dapat segera dilaksanakan,'' tegasnya.

Tiyong juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk dapat merespon secara positif pengesahan APBA tersebut, sebab pengesahan tersebut merupakan aspirasi utama rakyat dan tidak boleh ditunda-tunda.

''Kita perlu membangun komitmen bersama agar APBA tidak lagi tertunda pelaksanaannya oleh polemik yang tak berujung. Sikapilah dengan bijak, bahwa ada kepentingan rakyat yang harus kita dahulukan,'' pintanya.

Untuk tercapai hal ini, maka perlu dihentikan sikap saling tuding dan saling menyalahkan, satu sama lain. Semua pihak harus segera move on, sehingga hak-hak rakyat yang sudah yang tertunda pengesahan dua bulan lalu dapat segera ditunaikan.

''Begitu juga teman-teman di DPRA, mari kita maksimalkan fungsi pengawasan agar APBA 2018 terlaksana dengan hasil lebih baik. Pengawasan yang efektif tentu akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas,'' katanya.

Tiyong juga mengapresiasi Pimpinan DPRA membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Migas dan Dana Otsus. Tentu saja tak hanya fokus pada dana Migas dan Otsus, setiap rupiah dari dana Rp15,1 triliun APBA 2018 juga harus mendapat pengawasan DPRA.

Disamping, kata Tiyong untuk pelayanan publik yang selama ini berjalan tersendat dapat segera berfungsi dan melayani dengan maksimal. Begitu juga gaji pegawai kontrak dan honorer yang telah tertunggak juga dapat terealisasi segera.

Apalagi, tambah Samsul Bahri sejumlah proyek pembangunan, dapat segera ditender dan ditunjuk pelaksananya. Dengan benar-benar sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Maka hal ini kita wajib mengawal bersama.

''Kedepan Gubernur dan DPRA harus kembali membangun relasi dan komunikasi yang harmonis. Kita juga berharap APBA 2019 nantinya dapat kembali disahkan melalui Qanun. Bukan melalui Pergub seperti sekarang ini,'' sebutnya. (rls)